Bupati Siak Hadiri Rakor APKASI, Kementerian PAN-RB Bahas Tenaga Non ASN Daerah

Hermansyah
579 view
Bupati Siak Hadiri Rakor APKASI, Kementerian PAN-RB Bahas Tenaga Non ASN Daerah
Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi.

JAKARTA, datariau.com - Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi mengikuti rapat koordinasi diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Pertemuan tersebut bertujuan membahas dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga non-ASN dilingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Bupati Siak hadir didampingi Sekretaris Daerah Siak, Drs H Arfan Usman MPd dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Zulfikri.

Pada Rapat Koordinasi tersebut, hadir sebagai narasumber Menteri PAN-RB, Azwar Anas dan sejumlah narasumber dari lintas kemernterian, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.



"Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan Dewan Pengurus APKASI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih kurang satu pekan yang lalu," kata Alfedri usai menghadiri acara.

Dikatakannya, sejumlah topik permasalahan turut diperbincangkan dalam sesi diskusi rapat koordinasi itu, diantaranya tantangan digitalisasi birokrasi terhadap rasio kebutuhan ASN, mentalitas ASN dan latar belakang motivasi saat proses rekrutmen serta dampak rekrutmen PPPK terhadap kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

?Rakor kali ini melibatkan para Bupati seluruh Indonesia. Beberapa waktu lalu APKASI dan asosiasi Pemerintah Daerah yang lain telah melaksanakan pertemuan dan menyampaikan perkembangan dinamika terkini didaerah terkait perekrutan PPPK," jelas Alfedri.

"Momentum rapat koordinasi ini juga dijadikan APKASI bersama Kementerian PAN-RB untuk menjaring dan mendengarkan aspirasi masing-masing pemerintah daerah terkait hal itu, untuk selanjutnya menjadi bahan diskusi pemangku kebijakan," pungkasnya.(rls/man)

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar