Bupati Budhi Sarwono Menduga Ada Permainan RS Rawat Pasien Covid Untuk Dapatkan Bantuan Anggaran Kemenkes

Ruslan
432 view
Bupati Budhi Sarwono Menduga Ada Permainan RS Rawat Pasien Covid Untuk Dapatkan Bantuan Anggaran Kemenkes
Foto: Net

DATARIAU.COM - Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah Budhi Sarwono menuding ada permainan rumah sakit dalam menangani warga yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Dia menekankan bahwa itu dugaan pribadinya.

Dia merasa rumah sakit kerap ingin mengisolasi pasien Covid-19 lantaran rumah sakit mendapat bantuan Rp6-10 juta dari Kemenkes per pasien Covid-19 yang dirawat.

"Ini pribadi saya, dugaan saya sendiri, kok sepertinya ada permainan dengan menyatakan seseorang terpapar Covid dan harus dirawat isolasi di Rumah Sakit," ungkap Budhi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/6).

"Tahu sendiri, ada subsidi untuk pasien Covid itu minimal atau paling kecil 6 sampai 10 juta rupiah. Bisa jadi akhirnya lebih memilih pasien di-covid-kan saja," tambahnya.

Budhi mengatakan masyarakat tentu mengalami ketakutan ketika dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Dari rasa ketakutan itu, masyarakat jadi pasrah ketika direkomendasikan untuk dirawat di rumah sakit.

"Dari awal sampai saat ini orang mana yang enggak takut dinyatakan positif Covid. Pasti takut, apalagi bila dia merasa ada batuk ditambah sesak, padahal aslinya sebenarnya hanya flu biasa, batuk biasa, dan sesaknya itu jantungnya", terang Budhi.

Budhi menduga permainan rumah sakit itu diketahui pula oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, ada simbiosis mutualisme atau tindakan saling menguntungkan dari rumah sakit dan Kemenkes ketika ada pasien Covid-19 yang dirawat inap.

"Ya pastinya tahulah Kementerian Kesehatan. Kalau Pak Jokowi belum tentu, justru sekarang ini saya bicara ini untuk mendukung membela Pak Jokowi yang saat ini kasihan lagi pusing dihajar dengan yang namanya isu Covid," ucap Budhi.

Budhi lalu meminta agar subsidi untuk pasien Covid-19 yang dirawat dikurangi dengan drastis. Misalnya di kisaran Rp500 ribu- Rp1 juta untuk kamar rawat inap.

Selebihnya, pembiayaan dikembalikan pada mekanisme BPJS atau asuransi mandiri dari warga pasien.

"Itu dikurangi aja subsidinya, nanti kan Covid bubar. Jadi 500 ribu atau 1 juta untuk subsidi kamar. Pembiayaan lain bisa lewat BPJS atau asuransi mandiri warga pasien," tegas Budhi.

Sekretaris Jenderal Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Lia Gardenia Partakusuma menilai bukan saatnya bangsa Indonesia memperdebatkan tudingan yang belum tentu terbukti.

Ia meminta agar kepala daerah yang memiliki persepsi seperti Bupati Banjarnegara dapat membuktikan tudingannya dengan mengusut dan memberikan sanksi pada RS yang dimaksud.

"Kalau ada kasus seperti itu, kepala daerah tinggal panggil kepala dinas kesehatan atau yang berwenang lainnya untuk mengusut RS-nya dan langsung saja ditindak," kata Lia melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/6).

Lia mengatakan, kondisi sesaknya rumah sakit dengan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di beberapa daerah yang sudah melebihi 100 persen, seharusnya sudah cukup menjadi bukti bahwa kondisi RS saat ini bahkan nyaris kolaps dengan kondisi pasien covid-19 dengan gejala sedang-berat.

Dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, Indonesia mengalami lonjakan kasus yang juga mengakibatkan sejumlah pasien Covid-19 meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan dengan fasilitas intensive care unit (ICU).

Lapor Covid-19 misalnya, mereka telah menerima 43 laporan warga yang meminta bantuan perawatan rumah sakit pada kurun 14-25 Juni. Namun, saat mereka menghubungi puluhan rumah sakit, hampir seluruh ICU, instalasi gawat darurat (IGD), dan ruang isolasi terisi penuh.

"Kita RS lagi penuh sesak dan pusing mencarikan tempat untuk pasie-pasien yang belum dapat rawat inap, habis waktu untuk melayani isu-isu RS. Semoga Pak Bupati selalu sehat-sehat," ujar Lia.

"Sementara ini Persi enggan berkomentar karena sedang sibuk mencarikan tempat bagi masyarakat yang membutuhkan dan sedang membantu RS mengatasi kekurangan oksigen dan SDM," imbuhnya.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih menyatakan pernyataan sepihak oleh Budhi di tengah kondisi kegawat daruratan sangat menyakiti mereka yang berjuang penuh mengatasi pandemi covid-19.