JAKARTA, datariau.com - Kebijakan Pemerintahan Pusat memberikan kelonggaran terhadap debitur disaat pademi wabah virus Corona atau Covid-19, Presiden Joko Widodo mengaku telah mengintervensi lembaga perbankan dan nonperbankan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menunda tagihan kredit selama setahun.
Penundaan penagihan kredit terhadap debitur ini dikhususkan kepada mereka (debitur) yang mempunyai nilai kredit dibawah Rp10 miliar. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada seluruh Gubernur lewat telekonferensi di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Selasa (24/3/2020) kemarin.
"OJK akan memberikan kelonggaran, relaksasi kredit bagi usaha mikro, usaha kecil, untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar. Baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan nonbank. Akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga," kata Jokowi seperti yang dilansir berita online datariau.com dilaman jpnn.com kemarin.
Presiden Jokowi mengaku banyak mendengar keluhan dari pekerja transportasi seperti ojek, sopir hingga nelayan yang mempunyai masalah kredit kendaraannya di tengah pandemi virus Corona. Dia meminta mereka (debitur) tidak khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran selama setahun.
"Beberapa skenario juga telah kita hitung, kita kalkulasi mengenai prediksi dari Covid-19 di negara kita, Indonesia April seperti apa, Mei seperti apa, skenario buruk seperti apa, skenario sedang seperti apa, skenario ringan seperti apa? Dan saya kira kita ingin kita berada pada skenario yang ringan," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga telah menghitung penurunan daya tahan ekonomi berdasarkan provinsi. Dia mencontohkan skenario sedang yang akan terjadi di daerah daerah dengan daya tumbuh ekonomi dari perburuhan.
"Kalau skenarionya sedang yang terparah nanti akan berada di Nusa Tenggara Barat. Itu akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25 persen. Karena hitungan kita mampu bertahan Juni-September," kata Jokowi.
Kemudian untuk daerah yang paling banyak petani dan nelayan, apabila skenarionya sedang yang terparah adalah Kalimantan Barat. Jokowi memprediksi akan ada penurunan pendapatan sampai 34 persen dengan daya tahan Oktober sampai November.
"Pedagang mikro, pedagang kecil, kalau skenarionya sedang yang berat adalah di Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan sampai 36 persen. Dan kemampuan bertahan di Agustus sampai Oktober," ujar dia.
Sementara untuk sopir angkot dan ojek yang paling berat terjadi di Sumatera Utara dengan penurunan pendapatan mencapai 44 persen.
Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengkalkulasikan angka angka tersebut agar pemerintah menyiapkan stimulan ekonomi yang tepat. Data itu, kata Jokowi, juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.
"Sudah saya sampaikan refocusing dan realokasi dari anggaran yang ada. Kalau kita bekerja secara detail, di lapangan juga kita ikuti, saya meyakini sekarang ini masyarakat sudah mulai bergerak, provinsi provinsi juga saya lihat telah melakukan dan bekerja secara baik. Baik dalam melakukan penyemprotan disinfektan, kemudian menyosialisasikan menjaga jarak yang aman, saya meyakini skenario paling ringan yang akan muncul," imbuhnya. (*)
