PWI Meranti Minta Kapolres Tindak Tegas Oknum Wartawan Pembuat Berita Hoax

datariau.com
1.290 view
PWI Meranti Minta Kapolres Tindak Tegas Oknum Wartawan Pembuat Berita Hoax
Foto: Syahputra
Polres Kepulauan Meranti menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama elemen masyarakat di ruang data Mapolres Kepulauan Meranti.

MERANTI, datariau.com - Polres Kepulauan Meranti menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama elemen masyarakat di ruang data Mapolres Kepulauan Meranti, Rabu (4/4/2018). FGD tersebut digelar sebagai upaya mengantisipasi maraknya isu hoax dan ujaran kebencian yang mulai marak terjadi di sejumlah media sosial.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek, mengatakan, seiring berkembangnya teknologi di era digital dan pesatnya pengguna media sosial, masyarakat semakin rawan mendapatkan informasi yang tidak benar.

Tidak hanya dijadikan sebagai saluran penyebaran isu hoax, media sosial juga kerap dijadikan sebagai sarana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan ujaran kebencian.

"Maraknya isu hoax dan ujaran kebencian di media sosial akan berakibat pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau sudah rusuh, kestabilan ekonomi akan anjlok, kita semua yang rugi," ujarnya.

La Ode mencontohkan, saat ia bertugas di daerah konflik, harga mie instan mencapai Rp15 ribu per bungkus. Padahal di daerah lain, harga mie instan hanya Rp1.500 saja. "Ini bukti jika kerusuhan akan berdampak luas. Saya sudah rasakan itu saat saya tugas di Ambon," ujar La Ode.

Sebab itu, ia meminta agar elemen masyarakat dan wartawan yang bertugas di Meranti dapat menangkal berita hoax, khususnya saat ini Riau sedang melaksanakan pesta demokrasi Pilgub. Dengan adanya FGD yang dilaksanakan itu dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum serta batasan dalam menggunakan media sosial.

"Jika ada informasi yang meragukan silahkan konfirmasi ke saya, jangan percaya dulu dan share ke media sosial sebelum terbukti kebenarannya," ujar La Ode.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti, Ahmad Yuliar meminta pihak kepolisian untuk menyiapkan SDM dalam menangkal dan memberantas isu hoax dan ujaran kebencian. Tidak hanya menangkal isu hoax dan ujarnya kebencian saja, melainkan polisi juga menindak tegas pelaku penyebar berita hoax.

"Meskipun pelaku penyebar berita hoax tersebut berprofesi sebagai wartawan. Sebagi wartawan, saya tidak ingin berita hoax dianggap sebagai produk jurnalistik," ungkap Ahmad Yuliar.

Ia juga mengatakan, sebelum hoax marak terjadi di Indonesia, wartawan yang tergabung dalam PWI sudah mendeklarasikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 4 terkait anti berita hoax. KEJ anti hoax tersebut dideklarasikan pada 6 Agustus 1999 silam.

"Pasal 4 KEJ tersebut berbunyi, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong (yang sekarang dikenal dengan hoax), fitnah, sadis, dan berita cabul. Jadi sebelum heboh-heboh anti berita hoax, sudah diatur dalam KEJ 19 tahun silam," pungkasnya.

Penulis
: Syahputra
Editor
: Angga
Sumber
: Datariau.com
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar