DATARIAU.COM - Pemerintah tengah melangsungkan peluncuran program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah dan ibu hamil. Program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam agenda pembangunan 2024-2029. Dengan target jangka panjang untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, MBG diproyeksikan menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah pendidikan Indonesia.
Program Makanan Bergizi Gratis adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan menyediakan satu kali makan bergizi per hari untuk seluruh peserta didik dari jenjang TK hingga SMP, termasuk madrasah, pesantren, dan sekolah luar biasa. Selain itu, program ini juga menyasar ibu hamil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap, asupan gizi yang tepat mampu meningkatkan daya pikir, konsentrasi belajar, serta memperkuat ketahanan pendidikan dan sosial masyarakat. Target utama program ini adalah anak-anak sekolah usia dini hingga remaja, serta ibu hamil di wilayah-wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Pemerintah pusat melalui kementerian teknis seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Bappenas akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan sekolah-sekolah untuk pelaksanaannya. Selain siswa dan guru, pelaku UMKM lokal juga diharapkan berpartisipasi dalam penyediaan bahan pangan lokal sebagai upaya memberdayakan ekonomi setempat.
Peluncuran program Makanan Bergizi Gratis direncanakan mulai tahun 2024 secara bertahap, dengan target implementasi penuh hingga 2029. Beberapa daerah percontohan seperti Kalimantan Barat, Lombok Timur, dan DIY telah lebih dulu mengujicobakan model program serupa sejak 2022. Evaluasi dari daerah-daerah tersebut akan menjadi dasar perumusan standar nasional untuk pelaksanaan program ini. MBG akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dengan prioritas pada daerah dengan angka kemiskinan dan stunting tinggi, serta wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah pusat menyiapkan peta jalan implementasi yang disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah.
Tingginya angka stunting nasional yang masih berada di 21,5% menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 serta data dari Badan Pangan Nasional yang menyebut 43% siswa SD tidak mendapatkan asupan gizi memadai di sekolah, menjadi latar belakang utama program ini. Selain itu, penelitian menunjukkan adanya hubungan erat antara asupan gizi seimbang dengan konsentrasi dan hasil belajar siswa. Sebuah studi di Journal of Nutrition and Health mencatat bahwa anak-anak yang mendapatkan sarapan bergizi menunjukkan peningkatan memori jangka pendek hingga 25%.
Pelaksanaan MBG akan dilakukan dengan pendekatan berbasis sekolah dan komunitas. Sekolah bertugas menjadi pusat distribusi makanan, bekerja sama dengan puskesmas dan penyedia lokal. Menu akan disesuaikan dengan ketersediaan pangan lokal dan nilai gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Pemerintah juga akan menyediakan pelatihan bagi pengelola makanan serta melakukan audit rutin untuk memastikan kebersihan, nilai gizi, dan kelayakan konsumsi.
Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Masalah infrastruktur seperti tidak adanya dapur di banyak sekolah, kurangnya tenaga ahli gizi, potensi pemborosan anggaran, hingga isu logistik di daerah terpencil menjadi perhatian utama. Selain itu, beban tambahan bagi guru atau kepala sekolah juga dikhawatirkan mengganggu fokus utama kegiatan belajar mengajar. Dari sisi pendanaan, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp 400 triliun per tahun. Banyak pihak mempertanyakan apakah anggaran negara mampu menopang program ini dalam jangka panjang, tanpa mengorbankan sektor lain.
Di tengah harapan besar dan tantangan teknis yang tak sedikit, program Makanan Bergizi Gratis menyimpan potensi strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak bangsa. Namun, kesuksesannya sangat bergantung pada manajemen pelaksanaan, pengawasan anggaran, serta partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput. Apakah MBG akan menjadi langkah maju atau justru beban kebijakan, hanya bisa dijawab oleh implementasi ke depan.***
Disusun Oleh: Dewi Andreyan, Muhammad Al Hafis, M Paisal, Nurrahma Faradila. (Tugas Mata Kuliah Isu-isu Kontemporer PPKn FKIP UNRI)
