LANGSA, datariau.com - Penilaian tim dewan juri terkait lomba penulisan artikel 'Perjuangan Bambu Runcing' dalam rangka HUT RI ke-77 dinilai banyak kalangan tidak fair dan terindikasi tidak jujur.
Lomba penulisan artikel yang digagas Bidang Kesra Pemko Langsa sangat kental sekali aroma 'main mata' dan terindikasi kolusi serta nepotisme antara dewan juri yang merupakan kalangan dari para dosen Universitas Samudra dengan nama peserta yang masuk 10 besar katagori umum dan katagori mahasiswa.
Pasalnya, dari 10 nama yang telah diumumkan pihak dewan juri yang masuk 10 besar didominasi para Dosen Sejarah Universitas Samudra sedangkan dari kalangan masyarakat umum maupun lainnya tidak satupun namanya muncul.
"Kalau seperti ini penilaian dari dewan juri, alangkah baiknya kemarin itu dibuat satu lagi katagori khusus para dosen saja yang memiliki pendidikan S3, karena dari sederetan nama yang masuk 10 besar berlatar belakang para dosen sejarah baik S2 maupun S3," ungkap Adi seorang jurnalis dengan nada kesal.
Masih menurutnya, yang harus difahami lomba artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur.
Namun, kalaulah dilihat yang sudah masuk 10 besar lebih menitikberatkan penulisan seperti sebuah sejarah panjang perjuangan meraih kemerdekaan dengan referensi buku tertentu dan kalaulah seperti ini tentunya para dosen sejarah sangat piawai dalam menukilkan tulisannya.
Hal lain lomba penulisan artikel ini juga mengusung tema 'menggali spirit perjuangan Bambu Runcing dalam mempertahankan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Langsa' ini artinya peserta lainnya menjabarkan berupa karangan sang penulis.
"Ini sebenarnya mau buat buku sejarah Kota Langsa yang sarat proyek atau memang menulis artikel biasa," kecam jurnalis itu.
Kemudian, dari peserta baik masyarakat umum dan para jurnalis yang ikut tidak ada satupun yang lolos pada 10 besar nama yang diumumkan oleh pihak dewan juri, Sabtu (13/8/2022) kemarin petang.
"Kalau tahu seperti ini penilaian dari pihak dewan juri dan panitia lebih baik kita tidak ikut saja. Artinya lomba penulisan menyongsong kemerdekaan ini dinilai belum merdeka dalam menilai sebuah karya tulis, karena beraroma kolusi," sergahnya.
Selain itu, dalam perlombaan artikel ini cendrung tidak independennya para juri dalam menilai karya tulis. "Yang jadi juri Dosen Unsam, peserta yang ikut dosen Unsam dan mahasiswa. Yang masuk nominasi semua dosen S2 dan S3 Unsam. Kalau seperti ini, jurinya dari Unsam ya secara otomatis yang masuk nominasi dari kalangan dosen atau mahasiswa Unsam semua," cetusnya.
Harusnya, bidang Kesra Pemko Langsa memilih tim juri bukan saja dari kalangan dosen yang mengerti sejarah Kota Langsa, tapi para praktisi sejarah, tokoh-tokoh yang paham sejarah. Kalau seperti ini ya tidak fair.
Terlepas nanti mau siapa yang masuk dan juara, itu bukan urusan kita yang terpenting fair play dalam bersaing. Jika melihat kondisi ini ya sudah pasti mereka-mereka juga yang juara di lomba karya tulis apapun.
Dalam lomba penulisan tersebut juga memperebutkan total Rp 36 juta dengan katagori umum untuk juara I sebesar Rp 5 juta, juara II Rp 4 juta dan juara III Rp 3 juta, serta untuk juara harapan I Rp 2,5 juta, harapan II Rp 2 juta dan untuk juara harapan III Rp1,5 juta. Sedangkan untuk katagori mahasiswa juga demikian.
"Anggota dewan juri juga tidak ada dilibatkan dari kalangan Pers melainkan banyak dari kalangan akademisi saja," paparnya.
Kabid Kesra Pemko Langsa, M Daud yang dikonfirmasi wartawan Minggu (14/8/2022), bahwa pihak Kesra hanya sebagai panitia saja artinya membuka pendaftaran dan menerima berkas artikel sedangkan terkait siapa yang menang itu semuanya berpulang kepada dewan juri.
"Kami hanya pelaksana saja dan kegiatan ini yang dipelopori oleh Kodim 0104/Atim, terkait yang masuk 10 besar ada juga dari kalangan masyarakat biasa," imbuhnya. (esy).
