JAKARTA, datariau.com - Tim presiden terpilih versi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi hambatan serius dalam hal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jika resmi menjabat nanti. Sedikitnya ada tiga hambatan ketidakseimbangan postur APBN yang akan dihadapi Jokowi - JK.
"Pertama, APBN, dan APBN-P 2014, mengandung kerawanan fiskal tak ringan. Misalnya dari target penerimaan perpajakan, simulasi kami perpajakan berkurang Rp70 T. Utang dari carry over Pertamina Rp40 T. Utang dan bagi hasil Rp11 T, dalam gelombang pertama yang akan dihadapi Jokowi kondisi fiskal kita sampai akhir Desember sangat berat," tegas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang juga menjabat sebagai Deputi Tim Transisi Jokowi - JK, di Kantor DPP PDIP, Minggu (17/08/2014).
Ia menambahkan tekanan sangat kuat yang kedua yakni tak terpenuhinya target penerimaan anggaran sehingga defisit meningkat. Padahal sebelumnya, pihaknya menargetkan defisit itu 2,2 persen.
"Dengan demikian pada Januari-Februri, ruang fiskal terbatas. Padahal UU hanya memaksimalkan defisit 3 persen, memperbesar ruang fiskal dengan memperbesar utang, telah menjadi komit awal bagi kami yang bisa dilakukan memaksimumkan penerimaan negara," paparnya.
Pihaknya yakin Jokowi - JK akan mengambil langkah - langkah inisiatif terobosan dan juga menekankan kembali pentingnya reformasi di bidang keuangan dan struktural misalnya dari reformasi perpajakan untuk memastikan sebagi dukungan moral terhadap para aparatur pajak.
Sehingga, kata Hasto, mereka bisa melaksanakan tugasnya tanpa memberlakukan aturan UU yang baru atau membentuk badan baru.
"Cukup membangun sistem E-Tax, melalui in voicing sehingga pajak masuk dan pajak keluar bisa lakukan checking atau rechecking. Untuk memperbesar potensi perpajakan," paparnya.
Ancaman hambatan ketiga, lnjut Hasto, yakni tekanan internasional dari Amerika yang cenderung menaikan suku bunga, sehingga angka dalam asumsi makro ekonomi dengan kurs rupiah 11,900 memang realistis.
Tetapi dengan patokan defisit 4,4 persen pihknya melihat trend dari beban untuk belanja negara yang dinyatakan wajib itu memang sangat besar dan memang postur APBN tidak siap.
"Karena subsidi lebih dari Rp 300 T, itu juga merupakan hambatan yang luar biasa, seharusnya memang pemerintahan SBY di dalam situasi yang krusial seperti ini, dalam masa transisi ini, ungkapkan saja apa adanya terhdap kondisi perekonomian kita sehingga bisa diambil suatu langkah - langkah antisipasi," paparnya.
Hasto mengklaim dalam keadaan yang tidak mudah ini, Jokowi - JK optimis mampu menghadapinya.
"Kami tetap optimis menjalankan amanat rakyat dengan sebaik - baiknya, dan dalam keterbatasan fiskal komitmen-komitmen yang dibuat dengan terobosan baru untuk kepentingan rakyat tak akan dilupakan bahkan itu menjadi prioritas, Pak Jokowi selalu mengingatkan pokja fokus sampai 3 bulan kedepan, kampung nelayan mendapatkan solar, kemudahan kredit, sarana produksi secara kolektif, petani, perbaikan rumah kumuh, akan perkuat benteng pertahanan ekonomi kerakyatan," tandasnya. ***
(okz)
