PEKANBARU, datariau.com - Sehubungan dengan rencana pemerintah RI yang ingin minta maaf kepada keluarga dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat tanggapan dari banyak kalangan, baik di Pemerintah Pusat maupun di provinsi salah satunya dari Akademisi UIN Suska Riau.
Salah satu akademisi di UIN Suska Riau Dr Afrizal Nur sangat menyayangkan jika presiden Jokowi meminta maaf atas nama negara kepada PKI, pasalnya ini akan dapat melukai hati dan perasaan umat Islam dan masyarakat Indonesia.
"Hal ini akan memicu terjadinya gesekan dan konflik-konflik sosial di tengah-tengah masyarakat," kata Afrizal ketika berbincang dengan datariau.com, Senin (24/8/2015).
Lebih lanjut ditegaskan Wakil Majlis tarjih Muhammadiyah Riau ini juga kecewa dengan pemberitaan di media jika Pemerintah RI boleh saja meminta maaf dengan PKI, sebab PKI tidak berhak hidup di negara Pancasila ini.
"Presiden Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat tentang wacana tersebut dan juga terkait dengan isi pidato kenegaraannya dalam HUT RI ke-70 di DPR RI yang menyatakan saat ini pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air," papar Afrizal.
Pemerintah, dalam pidato presiden, menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas.
"Lebih baik mengurus dan memikirkan persoalan bangsa yang sampai saat ini belum terselesaikan, ditambah dengan persoalan harga sawit semakin anjlok dan menurun ini," ujar Afrizal lagi.
Seharusnya, tambah Afrizal, Presiden memikirkan persoalan rakyat, masih banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan Jokowi daripada membuat hal-hal yang kontroversial di masyarakat.
"Rupaiah kita semakin lemah, harga sawit 1 kilonya hanya Rp500, harga karet hanya Rp5000/kilo dan lain-lainnya. Jadi kita sebagai umat Islam tentunya tidak rela dan menolak adanya upaya-upaya membuka celah masuknya idiologi komunis ke Indonesia," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat untuk meminta maaf atas nama negara terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) akibat pembantaian masal yang terjadi pada tahun 1965 jadi polemik.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Natsir Zubaidi mengecam rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut Natsir, apabila Jokowi tetap melanjutkan rencana tersebut, maka tindakannya adalah kemunduran bagi harkat dan martabat Indonesia yang telah dikoyak PKI di masa lalu.
"Saya ingat pesan Soekarno, pilih PKI musuh atau pilih Soekarno-Hatta sebagai Indonesia, dan rakyat memilih Soekarno-Hatta. Kiai-kiai kita tahun 1965 di beberapa wilayah banyak dibunuh," katanya belum lama ini.
Natsir menuturkan, sikap Presiden yang demikian tentu menambah rentetan kekecewaan rakyat kepada PKI dengan berbagai teror dan pembantaian kepada orang-orang penting di Indonesia.
"Itu adalah arus balik dari kekecewaan rakyat atas sikap PKI yang dengan keji membantai orang-orang penting di Indonesia, banyak media yang memutar fakta dan kata soal itu, kita harus waspada," terangnya.
Natsir menegaskan, untuk menanggulangi kembalinya paham dan juga pengaruh PKI itu, maka pemuda Indonesia harus gencar menggelar aktivitas dan melanjutkan tradisi luhur bangsa yang arif dan beradab.
"Anak-anak muda harus kembali pada wajib militer untuk menjamin keutuhan NKRI, kalau sudah banyak dijungkirbalikkan maka kesadaran kita harus ditumbuhkan. Kita saat ini dilanda perang tanpa pelaku, siapa dalang kebakaran, siapa dalang mogok jual daging, saya hawatir itu hanya permainan antek PKI yang tersisa," tandasnya. (sar/okz)
