Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Salah Satu Kabupaten yang Merasakan Ketimpangan

Datariau.com
588 view
Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Salah Satu Kabupaten yang Merasakan Ketimpangan

MERANTI, datariau.com - Pelaksanaan pembangunan di daerah Riau khususnya di wilayah pesisir tampaknya belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan.

Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang.

Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan banyaknya daerah tertinggal di provinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 5 kecamatan dengan luas daerah 3.707.84 km2. Jumlah penduduk sebanyak 216.329 jiwa.

Tantangan yang harus dihadapi oleh daerah otonom yang baru khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya di daerah.

Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat sangat diperlukan. Arah penentuan kebijakan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria-kriteria prioritas pembangunan berupa penurunan bentuk-bentuk ketimpangan, kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan daerah.

Sedangkan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Dalam kaitan tersebut, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti daerah tersebut terdapat 73 desa. Sebagian besar dari desa yang ada yakni sebanyak 59 desa 80 persennya merupakan daerah tertinggal.

Banyaknya desa tertinggal dan keluarga miskin di daerah ini merupakan bukti bahwa pembangunan ekonomi selama ini belum menyentuh rakyat lapisan bawah sehingga dengan adanya krisis, menyebabkan daerah-daerah pedesaan yang terpencil menjadi rentan sehingga terpuruk menjadi daerah miskin.

Hal ini disebabkan selain oleh karena kebijaksanan yang salah serta pada masa lalu juga karena kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah pesisir.

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah otonom baru adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan tersebut.

Pelaksana kebijakan di daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata dan berimbang di setiap kecamatan.

Dengan kondisi dan potensi yang ada, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi di kabupaten kepulauan Meranti dengan tingkat kesejangan yang minimal.

Padahal posisi Kabupaten Kepulauan Meranti sangat menguntungkan karena berbatasan langsung dengan Batam, sehingga bisa saja ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di daerah itu dapat dikurangi dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi yang ada.

Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan program pembangunan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan.

Sesuai dengan ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan tersebut maka program pembangunan ekonomi yang cocok adalah pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya pertanian pedesaan dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi.

Program ini dapat berbentuk pembangunan pertanian tanaman perkebunan, tanaman makanan dan hortikultura serta perikanan.

Kirim berita, hak jawab, laporan: 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)