Oleh: Sri Lestari, ST

Korupsi di Dunia Demokrasi

Samsul
186 view
Korupsi di Dunia Demokrasi

DATARIAU.COM - Korupsi yang terjadi di bumi pertiwi bagaikan air mengalir yang tak kunjung henti. Belum lagi usai kasus kasus korupsi yang melanda, kini telah disapa dengan kasus korupsi yang lebih menyakitkan hati yakni korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Begitu miris dan histeris korupsi di negeri ini, tega melahap dana yang dibutuhkan oleh rakyat.

KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Corona. KPK menyebut total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar. Sungguh angka yang fantastis.

Melihat terus mengguritanya kasus korupsi di negeri ini, Komisi Pemberantasan Korupsi mencari hukuman yang pantas bagi para koruptor agar tidak melakukan aksinya. Ungkapan yang mengejutkan beberapa pihak terkait hukuman bagi koruptor terkhusus kepada Mentri Sosial Juliari Peter Batubara adalah hukuman mati.

Namun, ungkapan ini menuai kontra. Salah satu pihak yang menentang keras dari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri adalah Institute for Criminal Justice (ICJR). Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu merekomendasikan langkah yang lebih tepat diambil oleh pemerintah seharusnya fokus pada visi pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan pada kerja-kerja pemerintahan. Khususnya dalam penyaluran dana bansos dan kebijakan penanganan pandemi lainnya.

"Pengguna pidana mati tidak pernah sebagai solusi akar masalah korupsi," ujar Erasmus". (Merdeka.com).

Beginilah dunia demokrasi. Pandangan terhadap suatu kejahatan tidak sama. Hal demikian memang rentan terjadi dalam demokrasi, karena dalam memandang kejahatan dan kebaikan sesuai pandangan manusia begitu juga dengan hukuman bagi pelakunya. Maka menjadi kewajaran jika satu pihak menganggap bahwa hukuman mati pantas bagi para koruptor dana bansos, pihak yang lain mengatakan tidak pantas.

Selain itu, dalam demokrasi juga memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat yakni kebebasan beragama, kebebasan kepemilikan, kebebasan berpendapat dan kebebasan berperilaku. Kebebasan kepemilikan yang diberikan ini menjadi salah satu pangkal lahirnya para koruptor. Pasalnya, masyarakat diberikan hak memiliki sesuatu tanpa batas dengan cara yang mereka tentukan sendiri.

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki pandangan terkait para pelaku korupsi. Korupsi dalam Islam disebut dengan perbuatan khianat. Khianat ini bukan tindakan seseorang mengambil harta orang lain. Tetapi tindakan pengkhianatan yang dilakukan seseorang, yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada seseorang itu. Sehingga hukuman bagi pengkhianat bukan hukuman mati tetapi terkategori hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuknya mulai dari yang paling ringan, seperti nasehat atau teguran, sampai yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Berat ringannya hukuman disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan.

Islam memiliki langkah dalam mengatasi korupsi

yakni:

Pertama: Setiap pegawai dan pejabat negara diberikan pemahaman akidah Islam yang kokoh. Sehingga mereka dalam menjalankan amanah selalu merasa diawasi oleh Allah.

Kedua: Rekrutmen para pegawai negara harus berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme. Nabi SAW pernah bersabda, “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Hari Kiamat.” (HR Bukhari).

Ketiga: Membentuk badan pengawasan atau pemeriksa keuangan. Tugas badan ini untuk mengetahui apakah para pejabat pemerintahan ada melakukan kecurangan atau tidak. Khalifah Umar bin Khatthab pernah mengangkat pengawas, yaitu Muhammad bin Maslamah yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.

Keempat: Para pegawai dan pejabat negara diberikan fasilitas dan gaji yang cukup. Sehingga tercukupi kebutuhan mereka. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier.

Sebagaimana sabda Nabi SAW, ”Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan.” (HR Ahmad). Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, ”Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat".

Kelima: Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para pegawai negara. Sebagaimana Nabi SAW berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran.” (HR. Ahmad).

Keenam: Melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Khalifah Umar bin Khaththab pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya.

Korupsi dapat terhenti di negeri ini tatkala sistem yang diberlakukan merujuk kepada sistem rancangan Allah yakni Islam. Penerapan sistem Islam telah terbukti dan tanpa diragukan lagi pada masa Khalifah mampu menangani korupsi. (*)

Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com