DATARIAU.COM - Baru saja kita disuguhkan berita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat membuka lowongan besar-besaran untuk posisi Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tahun 2025. Sebanyak 1.652 posisi tersedia untuk warga Jakarta yang ingin bergabung dalam 'pasukan oranye' ini. Pendaftaran dilakukan di kelurahan masing-masing, sementara keputusan akan diproses di Balai Kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan kebijakan baru ini sebagai upaya untuk menghilangkan keterlibatan orang dalam atau 'ordal' dalam proses rekrutmen (liputan6.com, 23-4-2015). Dan di luar perkiraan, pelamar mencapai 7000 orang. Jika benar penerimaan sesuai target, yaitu 1.652, entahlah kemana lagi sisanya. Padahal para pelamar itu bukan hanya sarjana, korban PHK namun juga mereka yang masih berusaha mencari pekerjaan sejak lama.
Kemudian dikejutkan dengan pemberitaan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dan musisi kawakan, Yovie Widianto masuk dalam jajaran Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero), hal ini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar perseroan pada 16 Juni 2025 (detik.com, 19-6-2025).
Soal rangkap jabatan, di negeri ini sudah bukan rahasia lagi, saat ditetapkan sebagai komisaris, Yovie Widianto masih aktif sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Kabinet Merah Putih, setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI). Sebuah Organisasi yang kerap mengadakan diskusi terbuka terkait UU Hak Cipta, untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak para musisi, khususnya terkait royalti musik.
Masuknya para artis, influenzer dan pesohor negeri ini ke Istana, entah menjabat sebagai stafsus, menteri hingga kepala daerah juga bukan hal yang mengejutkan, sebab bukan kali pertama. Seperti ada semacam kesepakatan, setiap kali usai perhelatan pemilu, maka rakyat akan melihat perubahan pada jajaran kabinet pemerintah, ganti atau copot sudah menjadi tradisi.
Sebut saja Raffi Ahmad, Giring Ganesha, Isyana Bagoes Oka, mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier sampai musisi Yovie Widianto yang tak pernah punya latar belakang politik. Namun, mereka melenggang karena panggilan orang nomor satu di negeri ini, Presiden (bisnis.com, 16-10-2024).
Melihat fakta di atas, mencari kerja seolah semudah membalik telapak tangan. Asal dekat dengan circle yang tepat (baca pejabat, pen) maka sudah bisa dipastikan masa depan cerah bersinar.
Job Fair Ambyar, karena nyatanya tak perlu ijazah fresh graduate seorang sarjana yang pemilihan jurusan dan fakultasnya saja ribet. UKT mahal pula. Tapi cukup punya orang dalam. Ironi, di Pemprov DKI berusaha dihilangkan, sementara di pemerintah pusat disuburkan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, pada periode 2021 hingga 2023 jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebesar 5,39% menjadi 7,56 juta orang. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia. Angka tersebut didominasi usia 15 tahun ke atas dengan keterangan aktif secara ekonomi sebagai penduduk kerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Namun jumlah angkatan kerja ini tidak sebanding dengan lowongan yang tersedia. Data Kementerian Tenaga Kerja mencatat sebanyak 298.185 lowongan kerja (loker) telah terdaftar pada layanan Karirhub pada 2023. Jumlah tersebut hanya naik 11.3% dibandingkan pada 2022 yang tercatat sebesar 267.107 lowongan.
Dari data BPS menunjukkan ada 1.819.830 orang yang tercatat mencari kerja di Indonesia pada 2023. Jumlahnya melonjak 94,18% dibanding 2022 (937.176 orang). Dan angka ini hanya berdasarkan mereka yang melapor. Fenomena gunung es terjadi, dimana angka yang tak terlapor lebih banyak lagi.
Data berikutnya mengenai jumlah pengangguran terbuka di Indonesia yang terus menurun dalam sebanyak 1,24 juta orang pada tahun 2021 hingga 2023. Begitupun dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), turun sekitar 1,17% pada periode yang sama (CNBCindonesia.com, 6-6-2024).
Angka memang menunjukkan penurunan, namun kita harus gali lebih dalam, sebab pengangguran terbuka yang dimaksud adalah penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.
Angka-angka ini bukan sekadar data, tapi ada manusianya, yang jika dibiarkan akan menjadi hambatan pembangunan. Bagaimana mungkin Indonesia begitu optimis bisa mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 sesuai target pemerintah jika SDMnya banyak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bukan semata karena tidak ada tenaga ahli, sarjana atau tenaga terampil, namun lowongan kerja sangatlah sempit.
Pemerintah Populis, Utamakan Bagi Kue Politis
Inilah wajah Kapitalisme sejati yang sedang diterapkan di negeri ini. Penguasa sibuk membagi kue politik sebagai balas budi, sementara urusan rakyat terbengkalai. Rakyat hanya diikutkan saat pemungutan suara dalam pemilu, setelahnya bukan urusan penting lagi. Entah rakyat berdarah-darah atau mati sekarat, tak peduli, sesekali di"hibur" dengan pertanyaan, "Apa yang sudah kau berikan kepada negara?".
Hal ini pernah disampaikan oleh Bahlil Lahadiah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ketika ada pihak-pihak yang menyebut lapangan kerja sulit ditemukan di Indonesia. Ia menyebut masyarakat perlu melakukan introspeksi kolektif dan tidak 'kufur nikmat' atas peluang yang ada. "Kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya dan jangan kufur nikmat." (CNN Indonesia.com, 5-6-2025).
Bahlil menyebut proyek hilirisasi industri dan peningkatan lifting minyak yang tengah digalakkan pemerintah diperkirakan menyerap 6,2 juta tenaga kerja langsung hingga 2030. Sebagai solusinya, Bahlil menyarankan agar masyarakat meningkatkan kompetensi, dan kampus mencetak lulusan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.
Bahlil berkata demikian seolah dia bukan bagian dari pemerintah. Apakah dia tidak paham yang terjadi di masyarakat, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya lapangan pekerjaan yang memang sempit, banyaknya tambang tak lantas benar-benar membuka lapangan pekerjaan, sebab banyak juga investasi yang ditandatangani oleh pemerintah memuat tenaga kerja negara mereka disertakan selain tenaga ahli, mesin dan teknologi lainnya.
Akses pendidikan juga sulit didapat, selain berbiaya mahal juga tidak merata di setiap daerah ada sekolah bermutu. Demikian juga dengan kebutuhan publik lainnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan, semua tampak ekslusif bagi rakyat. Pantas saja kualitas hidup masyarakat rendah.
Belum lagi kewajiban pajak yang dibebankan kepada rakyat, membuat hidup seolah dicekik. Berbagai program pemerintah yang ditujukan sebagai bantalan ekonomi, seperti bansos, bantuan langsung tunai dan lainnya hanya melengkapi pelayanan negara setara dengan lips servis, tanpa pernah bisa memutus akar persoalannya.
Cara Islam Mewujudkan Kesejahteraan
Kapitalisme inilah akar persoalan mengapa pengangguran banyak, job fair tak banyak membantu, malah pejabat jabatan rangkap tak hanya satu orang dan orang yang tak punya kapabilitas, bahkan dari background yang samasekali tak berhubungan dengan posisinya di perusahaan begitu mudah mendapatkan pekerjaan.
Nyata, Kapitalisme tidak mampu menyediakan kesempatan kerja yang layak dan merata bagi seluruh rakyat. Hal itu setidaknya tergambar pada dua hal. Pertama, tak ada batasan terkait kepemilikan harta yang menjadi milik umum, seperti sumber daya alam, energi tambang, hutan dan lainnya. Negara justru memberikan peluang lebar kepada swasta baik asing maupun dalam negeri.
Negara hanya bertindak sebagai regulator kebijakan, sementara pengendali industrialisasi utama adalah para korporasi. Inilah alasan utama, negara tak bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Ketika industri ada di tangan swasta, yang menjadi fokus bukan kesejahteraan pekerja melainkan profit perusahaan.
Perusahaan swasta akan dengan mudah melakukan PHK demi profit yang lebih banyak. Di sisi lain, mereka juga bebas merekrut Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak bisa dihentikan oleh pemerintah. Pada akhirnya, pengangguran makin marak dan tidak bisa dicegah oleh negara.
Kedua, Kapitalisme juga bertimpu pada ekonomi sektor nonriil. Dimana uang dianggap sebagai komoditas. Muncullah aktivitas ekonomi nonriil, seperti bursa efek dan saham, Perseroan Terbatas, Koperasi, perbankan dan asuransi berbasis riba. Aktifitas yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam karena menimbulkan mudharat yaitu kezaliman atas harta, nyawa dan kepemilikan seseorang.
Ditambah dengan kecanggihan teknologi digital, setiap transaksi tak membutuhkan tenaga kerja banyak, cukup terampil dan menguasai digitalisasi, sehingga efeknya semakin mengurangi lapangan pekerjaan secara nyata.
Kedepannya, sektor ekonomi riil seperti pertanian, perikanan, dan industri berat yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja, semakin tertinggal. Ketahanan pangan diselesaikan dengan impor, mafia merajalela dan aksi penimbunan untuk mendapatkan harga tertinggi merajalela. Para menteri yang diangkat pun tak semua sesuai bidang keilmuannya. Apalagi para pemimpin BUMN.
Islam sebagai sebuah agama dan idiologi memberikan solusi yang menjamin perbaikan atas setiap kerusakan hari ini. Dimulai dari fungsi pemimpin yang dalam syariat disebut Raa'in in (pelayan) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya, sesuai sabda Rasulullah Saw.," “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Maka, negara berkewajiban salah satunya memastikan setiap pria baligh atau sudah menikah mendapatkan pekerjaan yang layak. Agar bisa memenuhi kewajiban mereka yaitu menafkahi keluarga yang ada dalam tanggungannya.
Berbagai industri pengelolaan SDA wajib dikelola oleh negara, di sinilah kesempatan kerja terbuka lebar. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang ingin menjadi pegawai negara atau mandiri di bidang pertanian, kelautan dan lainnya, negara memberi fasilitas baik dari sisi modal bergerak atau tidak berikut pelatihan jika dibutuhkan. Bagi mereka yang uzur, maka negara akan memberi mereka santunan yang berasal dari Baitulmal.
Hasil dari pengelolaan SDA dan harta kepemilikan negara, digunakan negara untuk membangun berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, jembatan dan lainnya. Sehingga rakyat mudah mengaksesnya secara murah bahkan gratis. Skema pembiayaan negara bukan dari pajak atau utang luar negeri melainkan Baitulmal. Maka, tidakkah kita merindukan pengaturan dari Zat Yang Maha Kuasa dan Bijaksana? Wallahualam bissawab.***
*) Penulis dari Institut Literasi dan Peradaban
