Delapan Dekade Kemerdekaan, Pendidikan dan Kesehatan Masih Jauh dari Harapan

Oleh: Suci Sundari, S.S
datariau.com
1.421 view
Delapan Dekade Kemerdekaan, Pendidikan dan Kesehatan Masih Jauh dari Harapan
Ilustrasi. (Foto: Internet)

DATARIAU.COM - Memasuki usia ke-80 tahun kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada kenyataan pahit: akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, terutama di daerah pelosok. Padahal, kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar rakyat yang seharusnya terjamin.

Potret nyata dapat ditemukan di SD Negeri 084 Amballong, Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan Kompas (20/09/2025), sekolah tersebut masih menggunakan dinding papan, lantai tanah, serta papan tulis yang bolong. Jangankan fasilitas modern, akses menuju sekolah pun sulit ditempuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah delapan dekade merdeka, sebagian anak bangsa masih bersekolah di sarana yang jauh dari kata layak.

Krisis pendidikan juga terlihat di tingkat menengah dan tinggi. Minat serta partisipasi siswa SMK dilaporkan menurun signifikan, sementara angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hadrian Irfani, menyebutkan bahwa hanya sekitar 30??"40 persen kelompok usia 19-23 tahun yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (CNN Indonesia, 20/08/2025).

Selain pendidikan, layanan kesehatan pun masih menyimpan banyak persoalan. Sejumlah laporan menunjukkan mahalnya biaya berobat dan sulitnya akses masyarakat kecil terhadap fasilitas kesehatan. Kasus stunting dan masalah gizi menjadi bukti nyata ketidakmerataan layanan kesehatan di tanah air (inilah.com / rri.co.id, 20/08/2025).

Menurut sejumlah pengamat, akar masalah ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai komoditas. Negara lebih banyak berperan sebagai regulator, sementara penyediaan layanan berkualitas justru diserahkan kepada swasta. Akibatnya, fasilitas memadai hanya tersedia di daerah yang dianggap bernilai ekonomi, sementara kawasan terpencil terabaikan.

Dalam sistem kapitalistik, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan finansial orang tua, sehingga diskriminasi akses tak terhindarkan. Demikian pula layanan kesehatan: rakyat miskin kerap kesulitan mendapatkan fasilitas yang layak karena biaya tinggi.

Sejumlah kalangan menilai diperlukan solusi yang lebih fundamental. Salah satu tawaran datang dari perspektif sistem Islam yang menempatkan negara sebagai ra’in (pengurus rakyat). Dalam pandangan ini, pendidikan dan kesehatan bukan barang dagangan, melainkan hak publik yang harus dijamin secara gratis, merata, dan berkualitas. Infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, hingga transportasi publik juga wajib dibangun untuk memastikan akses yang adil bagi seluruh warga negara.

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini Indeks