DATARIAU.COM - Politik dinasti nampaknya akan menjadi trend di Indonesia. Bagaimana tidak? Tak tanggung-tanggung, sedikitnya 15 calon nama dalam politik dinasti ini akan mewarnai Indonesia di pemilihan yang tak hanya level nasional saja, bahkan dinasti politik ini juga terjadi pada politik di tingkat daerah.
Ya, benar saja. Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat. Bahkan tak tanggung-tanggung, hal ini diawali oleh putra Presiden RI sendiri, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan wali kota Solo mendatang. Kemudian, menantu Presiden Jokowi yakni Bobby Nasution juga berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan.
Nah, sejalan dengan itu akhirnya langkah politik dinasti juga diikuti oleh sederet nama-nama lain. Apa namanya jika bukan Politik Dinasti? Meski begitu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melegalkan ketentuan pencalonan kepala daerah berasal dari keluarga petahana untuk maju sebagai kepala daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. (Akurat.co, 19/7/2020)
Begitulah adanya. Politik dinasti dilegalkan. Ya, bisa jadi mungkin mumpung sedang jadi Presiden, mumpung sedang punya kekuasaan, mumpung dan mumpung. Seperti yang dikatakan oleh Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin. Semua serba mumpung. Sehingga mumpungnya dimanfaatkan. Bukankah Presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan keluarganya? Sebut saja mulai dari kekuasaan, birokrasi, finansial, jaringan, hukum dan lainnya. Bukankah semua itu dimiliki oleh orang no 1 di Indonesia ini?
Politik Dinasti, Keniscayaan Sistem Demokrasi
Politik oligarki yang dibangun parpol berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa adalah keniscayaan dalam demokrasi. Ya, bagaimana tidak? Demokrasi benar telah meniscayakan pemenang mendapat suara terbanyak. Dan hal itu bisa diraih dengan dana besar, ketenaran atau pun pengaruh jabatan yang sedang dimiliki. Karenanya politik dinasti adalah salah satu hasil mutlak dari sistem demokrasi.
Ini bukan sekedar anomali dari praktik demokrasi. Karenanya menolak politik dinasti hanya terjadi bila sistem yang diterapkan di negeri adah sistem yang terpercaya, yakni sistem Islam. Islam menggariskan pemimpin diraih dengan syarat yang ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata umat karena dikenal ketakwaan dan kapasitasnya untuk menjalankan seluruh perintah syara'.
Para Pemimpin atau Khalifah di dalam Islam menganggap bahwa jabatan adalah ujian. Bukan kesenangan sebagaimana yang dikejar-kejar oleh para pemimpin dalam sistem demokrasi. Mereka mencalonkan diri dan dicalonkan karena panggilan keimanan. Bukan karena kekuasaan. Bahkan ada seorang Khalifah yang terus menangis ketika dibaiat menjadi Khalifah. Ia takut akan pertanggungjawabannya yang besar kelak dihadapan Allah. Mempertanggungjawabkan seluruh amanah yang diembankan padanya. Sampai-sampai ia meminta agar baiat dicabut darinya. Siapakah dia?
Ya, tersebutlah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu, Umar bin Abdul Aziz berdiri di atas mimbar di hari Jumat. Ia kemudian menangis. Ia telah dibaiat umat Islam sebagai pemimpin. Di sekelilingnya terdapat para pemimpin, menteri, ulama, penyair dan panglima pasukan. Ia kemudian berkata, ''Cabutlah pembaiatan kalian!'' Mereka menjawab, ''Kami tidak menginginkan selain Anda!'' akhirnya dengan terpaksa, Umar bin Abdul Azizpun memangku amanah kepemimpinan meski dengan berat hati.
Ternyata, ketakutan terus menghantui Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Satu minggu kemudian, kondisi tubuhnya sangat lemah. Orang-orang bertanya kepada istrinya tentang apa yang terjadi pada khalifah. Istrinya menjawab,
''Demi Allah, ia tidak tidur semalaman. Demi Allah, ia beranjak ke tempat tidurnya, membolak-balik tubuhnya seolah tidur di atas bara api, Ia mengatakan, ''Ah, ah, aku memangku urusan umat Muhammad SAW, sedang pada hari Kiamat aku akan dimintai tanggungjawab oleh fakir dan miskin, anak-anak dan para janda.''
Masyaa Allah. Itulah sosok pemimpin yang amat memegang amanah serta tanggung jawab, melebihi apapun. Khalifah Umar justru tidak melihat kesempatan untuk memperkaya diri atau memanfaatkan jabatannya itu untuk kepentingan pribadinya melainkan beban berat yang dipikulnya di hari Kiamat kelak. Oleh karenanya, sejarah mencatat, selama kepemimpinan nya, sang Khalifah benar-benar bertindak dengan mendahulukan kepentingan umat.
Rakyatnya sejahtera, bahkan selama kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak ditemukan seorang muzakki pun, yakni orang yang berhak menerima zakat. Hal itu membuktikan betapa sejahteranya rakyat yang berada dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ia selalu memprioritaskan kepentingan rakyatnya dari pada kepentingan pribadi dan keluarganya. Dan hal tersebut juga ditanamkan kepada segenap anggota keluarganya.
Maka dari itu, sudah seyogyanya negeri ini mencontoh bagaimana kepemimpinan para Khalifah dimasa kejayaan Islam. Dan hal ini tidak akan terwujud jika negeri ini masih memgadobsi sistem demokrasi. Wallahu'alambishoab.
Oleh: Alfira Khairunnisa (Aktivis Muslimah Peduli Umat)
