PEKANBARU, datariau.com - Anggota Pansus DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH menyoroti banyaknya temuan dan catatan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Pekanbaru Tahun Anggaran 2023. Temuan ini disampaikan dalam sidang paripurna Laporan Pansus DPRD terhadap LKPj Pemko Pekanbaru tahun 2023, Senin kemarin.
"Banyak sekali catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam paripurna (LKPj Pemko 2023) oleh teman-teman kerja dari Pansus. Selama ini stigma masyarakat, mereka itu tidak bekerja. Duduk-duduk aja kerjanya, buktinya kemarin banyak temuan. Begitu ditanya, pada kebakaran jenggot semua," kata Ruslan, Rabu (12/6/2024).
Ruslan memaparkan, Pansus DPRD Pekanbaru banyak menemukan catatan dalam dokumen LKPj Pemko Pekanbaru tahun 2023. Diantaranya, ketidaksinkronan antara pagu anggaran yang disajikan dalam dokumen LKPj dengan APBD Murni dan APBD-P 2023.
"Begitu ditelaah dengan benar, penggunaan anggaran pemerintah dalam hal ini APBD Kota Pekanbaru, diluar temuan dari BPK, ternyata banyak juga yang tidak tertib penyusunannya. APBD kita begitu besar, Rp 2,699 Triliun loh jangan main-main. Itu uang rakyat," terangnya.
Ruslan menambahkan, catatan dan rekomendasi dari Pansus DPRD Pekanbaru terhadap LKPj Pemko Pekanbaru tahun 2023 tersebut bukanlah untuk menyudutkan. Melainkan, sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pemerintah.
"Ini bukan saling menjatuhkan dan saling menyudutkan, jangan salah tanggap. Disini DPRD bisa bekerja untuk itu, kita sudah berikan kepercayaan OPD-OPD yang sudah diberikan amanat oleh Walikota
untuk melaksanakan tugasnya dengan baik menggunakan anggarannya tepat sasaran dan juga ada skala prioritas seperti banjir, sampah, jalan rusak, termasuk pendidikan dan kesehatan," jelasnya
Ia juga mengungkapkan, seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru rata-rata melakukan pergerseran anggaran atau recofusing tanpa adanya pemberitahuan dan koordinasi ke DPRD.
"Hampir seluruh dinas tidak tertib anggarannya, ada geser sana geser sini. Alasan digeser tak jelas apa. Ini kepentingan namanya, bukan urgent. Kita juga bukan dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat, semua peraturan diabaikan untuk itu. Nah, sementara kita ini kan tidak ada yang darurat," ujarnya.
Di satu sisi, Kata Ruslan, Pekanbaru saat ini malah dalam kondisi darurat banjir dan jalan rusak yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.
"Hari ini kita darurat banjir, jalan rusak di kota Pekanbaru ini banyak betul. Jalan Sigunggung, Payung Sekaki sana belum ada sampai sekarang diperbaiki. Banyak lah jalan-jalan rusak, masyarakat sudah resah, lubang dimana-mana dan banyak genangan air," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebut banyaknya kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Sementara kebutuhan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah masih jauh dari harapan.
"Ya, sementara uang seremonial tidak penting banyak, hampir Rp60 miliar kita lihat. Kan aneh. Sementara kota dalam situasi katanya kurang uang, itu namanya kampanye terselubung, tak boleh itu. Sejatinya, pemimpin itu bagaimanapun untuk kemaslahatan masyarakat Pekanbaru. Bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan," tutup Ruslan. (end)
