Komisi IV Akan Surati BPK, Minta Audit DLHK Pekanbaru

datariau.com
1.327 view
Komisi IV Akan Surati BPK, Minta Audit DLHK Pekanbaru
Foto: Endi
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan.

PEKANBARU, datariau.com - Komisi IV DPRD Pekanbaru akan mengirimkan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau untuk melakukan audit khusus terhadap anggaran persampahan di tahun 2021. Langkah tegas ini diambil Komisi IV DPRD Pekanbaru lantaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Hendra Afriadi tidak hadir memenuhi panggilan rapat sebanyak 5 kali undangan.

"Kalau kita merasa tidak dihargai lagi oleh Kepala DLHK, kita akan memasukkan surat kepada BPK untuk mengaudit khususnya bagian persampahan ini. Bagaimana pertanggungjawaban keuangannya di tahun 2021," tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).

Nurul menyebut, Komisi IV DPRD Pekanbaru sepakat akan turun ke lapangan untuk mencocokkan langsung dengan isi kontrak kerja Pemko Pekanbaru dengan dengan kedua perusahaan pengangkut sampah, dalam hal ini PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah.

Di dalam isi kontrak kerjasama tersebut harus sesuai dengan kontrak awal. Sebab, didalam kontrak kerjasama itu merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemko Pekanbaru.

"Jadi apa-apa yang di lapangan itu nanti akan kita sesuaikan dengan kontraknya. Seandainya kontrak tidak sesuai dengan dilapangan, berarti disini ada indikasi mark up (penyalahgunaan) anggaran. Jadi kita harap kepada aparat penegak hukum agar dapat menindaklanjuti apa yang kita temukan dilapangan nanti," jelasnya.

Nurul juga mengaku kecewa atas sikap dari Kepala DLHK Kota Pekanbaru Hendra Afriadi yang telah mangkir dalam undangan rapat sebanyak 6 kali. Komisi IV pun terpaksa menjadwalkan ulang pemanggilan Kepala DLHK Hendra Afriadi tersebut.

"Kita ingin tahu dari kepala dinasnya langsung. Tapi yang datang kemarin itu cuman kabid persampahan dan beliau mengatakan saya tidak dilibatkan dalam masalah ini. Sedangkan sampah itu di bidang dia," terangnya.

"Jadi seandainya Hendra sebagai Kepala DLHK tidak melibatkan pembantu-pembantunya ya untuk apa. Emang dia ada proyek bisnis disini? Dia itu selaku pejabat tertinggi loh di DLHK," tutup Nurul. (end)

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar