Komisi III DPRD Pekanbaru Rapat dengan Disnaker Bahas Dualisme Serikat Pekerja

Endi Dwi Setyo
150 view
Komisi III DPRD Pekanbaru Rapat dengan Disnaker Bahas Dualisme Serikat Pekerja
Foto: Endi Dwi Setyo
Suasana rapat Komisi III DPRD Pekanbaru bersama Dinas Tenaga Kerja terkait permasalahan dualisme serikat pekerja, Rabu (24/11/2021).

PEKANBARU, datariau.com - Komisi III DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru, Rabu (24/11/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Yasser Hamidy didampingi Wakil Ketua H Ervan dan Sekretaris Jepta Sitohang beserta anggota lainnya Irman Sasrianto, Pangkat Purba dan Zulkarnain.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Pekanbaru Abdul Jamal diikuti jajarannya.

Adapun agenda rapat ini membahas mengenai permasalahan dualisme yang ada di serikat pekerja yang sama yaitu di Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (FSP NIBA) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Pekanbaru Versi Yorrys Raweyai dengan Dewan Pimpinan Cabang FSP NIBA KSPSI Kota Pekanbaru Versi Andi Gani Nena.

Usai rapat, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Yasser Hamidy menyampaikan bahwa agenda rapat ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan rapat dengan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (FSP NIBA) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Pekanbaru, kemarin, Selasa (23/11/2021).

"Kita (Komisi III) tadi sudah tanyakan kepada Disnaker. Banyak hal yang menjadi catatan terutama masalah perselisihan dua serikat pekerja yang sama ini. Karena perselisihan ini dari atas (pusat)," katanya.

Yaseer menyebut, Komisi III DPRD Pekanbaru akan memanggil tim pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau guna menindaklanjuti permasalahan dualisme serikat pekerja yang sama tersebut.

"Kita akan coba undang pengawas di Disnakertrans Provinsi Riau. Karena pengawas ini dibagian mereka. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi terkait perselisihan ini dari penjelasan pengawas," ujarnya.

Politisi PKS ini juga berharap permasalahan dualisme serikat pekerja yang sama ini bisa segera tuntas.

"Kita berharap pemerintah pusat bisa segera menyelesaikan permasalahan ini. Setelah ini selesai, harapannya bisa selesai dibawah," harap Yasser.

Sementara itu, Kadisnaker Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan, timbulnya permasalahan dualisme serikat pekerja yang sama ini akibat pecahnya satuan organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang berada di Pusat.

"Jadi ada dua NIBA. Pertama, dibawah Pak Andi Gani Nena. Satu lagi dibawah Pak Yorrys Raweyai. Nah, tentu (dualisme) ini sampai ke bawah (daerah). Dan kalau yang berkembang di Kota Pekanbaru itu NIBA nya Pak Yorrys," jelasnya.

Jamal menyampaikan bahwa Disnaker Kota Pekanbaru tidak bisa mengambil keputusan dan tidak bisa menyelesaikan masalah perselisihan dualisme serikat pekerja

Sebab, kedua NIBA KSPSI ini adalah sah. Artinya, NIBA versi Andi Gani dan NIBA versi Yorrys diperbolehkan. Namun, tidak melanggar aturan yang telah berlaku.

"Jadi dualisme ini, kalau kita ditanya perselisihan ini, kita (Pemko) tidak bisa mengambil keputusan. Artinya, harus ada penetapan dari pengadilan. Mana yang sah, seperti itu," pungkasnya. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo