DPRD Pekanbaru Nilai Potensi Pajak Akan Hilang Saat Dishub yang Pungut Retribusi Parkir Toko Ritel dan Swalayan

Admin
325 view
DPRD Pekanbaru Nilai Potensi Pajak Akan Hilang Saat Dishub yang Pungut Retribusi Parkir Toko Ritel dan Swalayan
Ilustrasi (Foto: Internet)

PEKANBARU, datariau.com - Sekretaris Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru untuk tidak melakukan tumpang tindih dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di toko ritel maupun swalayan.

Hal ini disampaikannya berkaitan akan diberlakukannya Retribusi Parkir toko ritel dan swalayan yang ada di Kota Pekanbaru oleh Dinas Perhubungan mulai Agustus 2021 mendatang.

Padahal selama ini ritel dan swalayan masuk dalam kategori area parkir khusus yang mana pendapatan parkir khusus ini masuk dalam kategori pajak parkir dan dikelola oleh Bapenda.

"Harusnya Dishub tingkatkan dan benahi dulu yang sudah dijalankan sekarang. Jangan tumpang tindih. Sebagai contoh dulu menunjuk PT Datama untuk pengelolaan Parkir disejumlah titik di Kota Pekabaru juga tidak jelas akan bermuara kemana," kata Dapot, Rabu (28/7/2021).

Jika mengacu kepada aturan, Dapot menilai untuk toko-toko ritel dan swalayan memang termasuk dalam kategori objek wajib pajak parkir karena memiliki areal parkir khusus dan sistem pendapatan daerah dikelola oleh Bapenda.

"Apa yang dilakukan Dispenda selama ini kita nilai sudah mantap itu, untuk parkir inikan memang ada beberapa kategori yang memang menjadi kewenangan dispenda untuk mengelola, cuman memang harus disinkronkan lagi dengan Dishub. Untuk itu Dishub kita minta membenahi sistem pengelolaan parkir agar tidak terjadi kebocoran PAD," kata Dapot Sinaga.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi menilai peralihan dari Pajak Parkir ke Retribusi Parkir harus berdasarkan acuan hukum yang jelas.

"Kalau dari pajak dialihkan retribusi dan dikelola oleh Dishub maka tentunya sistem pemungutan harus terukur, dan harus dilakukan secara non tunai sebagaimana yang diwacanakan selama ini, tujuannya tidak ada lagi kong kalikong antara pengelola antara pengelola ritel dan oknum aparat di lapangan," tegas Sabarudi.

Sementara Wakil ketua DPRD kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menyebut peralihan ini seperti ada sesuatu langkah yang aneh.

"Masa toko-toko yang memiliki fasilitas parkir itu dijadikan retribusi parkir. Sedangkan potensi pajak parkir itu sudah jelas. Apakah ada jaminan ketika itu dialihkan ke retribusi parkir itu bisa meningkatkan PAD," cetus Azwendi.

Menurut Azwendi, ketika Dishub yang selama ini fokus mengelola Retribusi Parkir tepi jalan umum kemudian merambah ke toko ritel dan swalayan, apakah akan memberikan jaminan akan adanya peningkatan PAD.

"Apakah ada jaminan tidak ada kebocoran dan PAD akan meningkat di situasi pandemi sekarang ini? Kalau dipajak parkir kan jelas. Sekarang dialihkan ke retribusi, dari pajak ke retribusi ini yang menurut kita aneh. Yang adapotensi pajak bakal hilang di Bapenda, khususnya sektor pajak parkir, dimana potensi pajak parkir kita di Bapenda sekitar Rp 6 M selama 1 tahun bakal hilang, karena pergeseran dari pajak ke retribusi tadi," pungkas Azwendi. (red)