KPK Akan Eksekusi Bupati Rohul Suparman Setelah Ada Keputusan Resmi

datariau.com
1.660 view
KPK Akan Eksekusi Bupati Rohul Suparman Setelah Ada Keputusan Resmi

PEKANBARU, datariau.com - Setelah kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan gerak cepat untuk mengeksekusi Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Suparman SSos MSi.‎

"Putusan resmi belum kami terima. Nanti saya pastikan lagi hari ini. Jika putusan sudah diterima, eksekusi terhadap segera dilakukan (Bupati Rohul Suparman, red)," jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dikonfirmasi wartawan via messanger pada Senin (13/11/2017).

Febri mengaku KPK sangat mengapresiasi putusan MA yang mempertimbangkan lebih terhadap perkara keterlibatan Bupati Rohul Suparman dalam perkara suap APBD Riau tahun 2014-2015 tersebut.‎

"Ini menegaskan conviction rate KPK 100%, semua terdakwa yang kita bawa ke persidangan terbukti korupsi dan divonis bersalah," tegas Febri.

Bupati Rohul Suparman sendiri sempat divonis bebas oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru di sidang pembacaan vonis, Kamis pagi silam (23/2/17).‎

Namun, adanya putusan MA, Bupati Rohul batal bebas, harus menjalani hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, sesuai tuntutan dalam dakwaan KPK.‎ Pada putusan kasasi seperti dikutip dari situs resmi Mahakamah Agung RI, Sabtu (11/11/17). Putusan kasasi dibacakan pada 8 November 2017 ditangani Hakim Agung MS Lumme, Krisna Harahap dan Artidjo Alkostar.

Perkara suap APBD Riau 2014-2015 melibatkan Bupati Rohul Suparman merupakan pengembangan dalam sejumlah kasus lain yang sudah dilakukan KPK sejak 2015.‎

KPK telah memproses hukum sejumlah tersangka dan terdakwa lain yang kini telah berkekuatan hukum tetap. Dalam beberapa putusan sebelumnya, majelis hakim yakin ada perbuatan bersama-sama yang salah satunya melibatkan Bupati Rohul Suparman.

Saat diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Bupati Rohul Suparman dinyatakan tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lain seperti mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan kedua yakni menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada terdakwa.

Editor
: Agusri
Sumber
: Riauterkini.com
Tag:KPK
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar