Dinas PMD Tunda Pilkades Kesumboampai, Anggota DPRD Cari Solusi Demi Rakyat

Datariau.com
1.150 view
Dinas PMD Tunda Pilkades Kesumboampai, Anggota DPRD Cari Solusi Demi Rakyat
Foto: Panji A Syuhada
Komisi 1 DPRD Bengkalis saat Hearing bersama Dinas PMD membahas kelanjutan Pilkades Kesumbo Ampai.

DURI, datariau.com - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah memastikan bahwa Pilkades Serentak Gelombang III tahun 2019 pada Rabu 30 Oktober 2019 mendatang yang sedianya diikuti 10 desa di 7 kecamatan, berkurang menjadi hanya 9 desa di 6 kecamatan.

Hal itu karena, Pilkades di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan dipastikan batal karena panitia Pilkades di desa tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan dan tahapan.

Kepala Dinas PMD Bengkalis, Yuhelmi menyatakan bahwa persoalan Pilkades di Kesumbo Ampai ini sudah dikonsultasikan Dinas PMD Kabupaten Bengkalis ke Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Jum'at, 11 Oktober 2019 lalu.

Lalu, kapan Pilkades Kesumbo Ampai bakal digelar. Ketika dilakukan diskusi antar panitia tingkat kabupaten, Yuhelmi belum dapat memastikan.

"Kita masih menunggu surat resmi dari Kemendagri. Setelah itu baru kita analisis dan dapat menentukan kira-kira langkah selanjutnya yang bisa diambil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pastinya, Kesumbo Ampai batal ikut Pilkades Gelombang III tahun 2019 ini," jelas Yuhelmi.

Kendati demikian, alasan batalnya pilkades tersebut kerana panitia pilkades tidak menjalankan tugasnya dengan baik sulit diterima oleh masyarakat, bahkan anggota DPRD Bengkalis di komisi 1 juga telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas PMD membahas persoalan tersebut.

"Komisi 1 sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas PMD Bengkalis, alasan kenapa Pilkades Kesumbo Ampai sampai kisruh sehingga tidak sesuai tahapan sangat mengecewakan," kata Anggota Komisi I, Sanusi SH MH. 

Dalam rapat tersebut, jelasnya, sempat terjadi perdebatan karna alasan normatif. Menurut Sanusi, hal itu tidak mengena pada substansi persoalan kenapa kok bisa tertunda. "Seharusnya harus ada tindakan antisipastif jika terjadi hal seperti ini," ungkap Sanusi. 

Sebagai wakil rakyat, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas PMD Bengkalis agar Pilkades Kesumbo Ampai bisa terlaksana sesuai tahapan demi kemaslahatan masyatakat. (nji) 

Penulis
: Panji A Syuhada
Editor
: Samsul
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com

Berita Terkait

Komentar