DPRD Minta Tunjangan Pejabat Dipotong Untuk Kesejahteraan Guru

Admin
908 view
DPRD Minta Tunjangan Pejabat Dipotong Untuk Kesejahteraan Guru
Tampak Zulfan Hafiz saat rapat dengan para guru.
PEKANBARU, datariau.com - Dalam waktu dekat ribuan guru se-Kota Pekanbaru bakal melakukan aksi demo ke Kantor Walikota Pekanbaru, menuntut agar Pemerintah Kota Pekanbaru merevisi Perwako Nomor 9 Tahun 2019.

Menurut Zulfikar Rahman, di dalam Perwako nomor 9 Tahun 2019 pada pasal 9 Ayat 8, para guru bersertifikasi tidak lagi mendapat tambahan penghasilan dari pemerintah Kota Pekanbaru.

"Rencananya kita akan melakukan aksi ke Kantor Walikota Pekanbaru untuk menyampaikan keberatan kita atas Perwako tersebut, kenapa tunjangan kami tidak diakomodir lagi, sementara di daerah lain yang guru sertifikasi masih tetap dapat. Kalau tahun kemaren kita dapat tambahan penghasilan Rp1 juta tapi tahun ini kita sama sekali tidak diakomodir," ungkap Zulfikar, salah seoarang guru usai menggelar hearing dengan Ketua Komisi III DPRD kota Pekanbaru, Kamis (28/2/2019).

Menurut Zulfikar, untuk tahun 2019 ini guru yang non-sertifikasi mendapat tunjangan yang lebih besar yakni Rp3 juta lebih jika dibandingkan tahun lalu hanya Rp1,7 juta, sementara guru yang sertifikasi tahun ini tidak diakomodir sama sekali. "Harapan kita agar Perwako itu direvisi kembali, dan akan kita akan sampaikan pada aksi Senin besok, jika ada hasil kami akan membubarkan diri, kalau tidak kami akan ke DPRD untuk meminta diakomodir," pungkas Zulfikar.

Sementara itu, Zulfan Hafis, Ketua Komisi III DPRD kota Pekanbaru mengatakan, dari hasil pertemuan pihaknya dengan para guru SD dan SMP kota Pekanbaru yang berstatus PNS ini hal yang menjadi keluhan para guru ialah tidak lagi mendapatkan single salary seperti tahun sebelumnya. Sehingga para guru ini menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD dan mempertahankan alasan hilangnya single salary mereka.

"Karena tahun ini single salary mereka hilang wajar mereka mempertanyakan dan menyampaikan aspirasinya kepada kita. Karena para guru ini ada perbandingan-perbandingan, contohnya di Provinsi dan kabupaten Kampar dimana para guru bersertifikasi mendapatkan single salary, nah kenapa di Pekanbaru bisa hilang. Ini tentu harus menjadi perhatian serius walikota dan kalau bisa direvisi, supaya di perwako ini jangan ada yang dikorbankan," ujar Zulfan.

Politisi NasDem ini berharap hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah kota agar tidak merugikan semua pihak. Karena jika tak diakomodir guru ini akan melakukan aksi di hari Senin mendatang.

"Kalau nanti guru-guru kita semua mogok belajar, bagaimana anak didik kita semuanya, dan tentu ini menjadi bomerang bagi kota Pekanbaru yang dianggap tidak dapat mensejahterakan para guru. Kita dari DRPD berharap perwako ini dapat direvisi. Tunjangan-tunjangan pejabat yang tinggi turunkan sedikit, masukkan ke guru-guru ini. Kalau memang berbicara duit kurang," tutup Zulfan. (nti)