PEKANBARU, datariau.com - Salah satu poin tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online Gojek di Kota Pekanbaru saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lintas komisi di DPRD kota Pekanbaru, yakni meminta penghapusan program Berkat dan kembali ke skema insentif awal.
Karena program Berkat ini dinilai tidak menguntungkan para driver sebagai mitra Gojek, namun hanya menguntungkan bagi pihak manajemen dalam hal ini Gojek Indonesia.
"Melalui pertemuan ini, kami minta tolong sampaikan ke pusat agar program Berkat ini dihapuskan, kalaupun dipaksakan jangan hilangkan insentif kami," ungkap salah seorang driver saat saat rapat dengan DPRD Pekanbaru, Senin (3/8/2020).
Rapat lintas komisi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri ini dihadiri Branch Manager at Gojek Pekanbaru, para perwakilan driver dan turut hadir Disnaker, Dishub Provinsi Riau dan juga Dishub Kota Pekanbaru.
Selain meminta program Berkat dihapuskan, para driver saat rapat juga menyampaikan adanya pembekuan akun Gojek atau suspend yang dialami oleh para driver yang berada di hadapan paling depan untuk menyampaikan aspirasi terkait keluhan yang dirasakan oleh seluruh mitra Gojek di Pekanbaru ini.
Padahal, menurut driver, aksi menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh para driver murni bentuk gejolak seluruh driver dan tidak ada yang mengajak untuk melakukan aksi turun ke palangan, hal ini juga dibenarkan pihak Polresta Pekanbaru.
"Kami hadir untuk memperjuangkan hak kami, namun kami di-suspend dan saat dikonfirmasi ke pusat ternyata daerah yang melakukan suspend tersebut. Kenapa kami yang 10 orang ini di-suspend, kami tidak ada mengajak melakukan aksi ini murni dari semua driver, ini tidak fair kenapa hanya kami yang di-suspend," ujar salah seorang driver.
Mendengar keluhan persoalan tersebut, Azwendi langsung angkat suara, pasalnya pihaknya di legislatif sudah jauh-jauh hari mengingatkan agar pihak manajemen Gojek jangan sampai melakukan intimidasi kepada pihak driver.
"Saya merasa tidak dihargai, karena saat kita temui pihak manajemen kita sudah wanti-wanti jangan ada intimidasi tapi buktinya 10 orang driver di-suspend, ini ada apa," cetus Azwendi.
Branch Manager at Gojek Pekanbaru dalam hearing memaparkan, bahwasanya untuk program Berkat merupakan program nasional, secara implementasi diakui memang ada gejolak di beberapa daerah, dan pihak Gojek Indonesia akan melakukan evaluasi.
Sementara terkait suspend yang dialami oleh beberapa driver, pihak manajemen mengakui bahwa persoalan tersebut bukan merupakan intimidasi, melainkan ada hal-hal yang diperkirakan dilanggar oleh pihak driver sehingga ada sanksi yang yang harus diterima.
Usai hearing, Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru Azwendi Fajri mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan langkah mediasi lebih lanjut bahkan akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas persoalan secara detail.
"Untuk saat ini kita minta persoalan ini segera selesai secara internal. Kita akan tetap lakukan mediasi lebih lanjut, bahkan akan kembali memanggil pihak manajemen Gojek Indonesia untuk membahas secara detail lagi, karena ada beberapa pertanyaan kita yang belum ditanggapi termasuk soal regulasi yang mereka miliki, dan jumlah mitra yang bekerjasama," ujar Azwendi.
Harmaini Wibowo, perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi yang juga turut hadir dalam hearing tersebut menyarankan agar program Berkat yang saat ini bergejolak dikoordinasikan dengan pusat.
"Saran kita legislatif dan pihak Gojek dan para driver bisa menggelar rapat online dengan aplikasi zoom, hal ini untuk berkoordinasi soal program berkat ini. Karena kedepan apapun kebijakan yang dilakukan tidak bisa karena ini program nasional, tentu dari rapat ini akan diketahui program Berkat ini seperti apa, apakah program jangka panjang, sementara ada karena kondisi covid atau seperti apa," ungkap Harmaini Wibowo. (tim)
