PEKANBARU, datariau.com - DPRD Kota Pekanbaru menyayangkan dan mengesalkan pengawasan yang diberikan pemerintah atas bebasnya aktivitas imigran di Kota Pekanbaru. Banyaknya masyarakat yang meresahkan kelemahan penanganan imigran ini muncul setelah tersiarnya kabar tidak mengenakkan yang dalam hal ini merujuk pada kinerja aparat pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal.
Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP, Ir Hotman Sitompul dalam penyampaian pandangan fraksi dalam rapat paripurna ke V tentang pembahasan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2014 di kantor DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (21/4/2015) sore.
Dikatakan Hotman, lemahnya penanganan pemerintah mengawasi aktivitas imigran ini, dikhawatirkan berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat Pekanbaru yang sangat menjunjung tinggi kultur kebudayaan melayu.
Menurutnya, kebebasan imigran ini tidak seharusnya dibiarkan begitu saja, guna menghindari terkikisnya nilai budaya dan marwah yang kental dengan adanya percampuran bebas antara Imigran dan masyarakat di Kota Pekanbaru.
"Pemerintah seharusnya menjadikan ini fokus utama dalam evaluasi pembenahan pengawasan terhadap Imigran yang kerab meresahkan masyarakat ini," ucapnya.
Tak hanya itu, Hotman pun juga sempat menyinggung tentang bobolnya seorang imigran yang memiliki identitas kependudukan Kota Pekanbaru. Pemerintah, kata Hotman, diminta serius menyelesaikan masalah ini.
Jangan sampai dengan adanya kelemahan yang terindikasi pengawasan yang stagnan, dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan yang tentunya melemahkan kedaulatan negara.
"Evaluasi SKPD terkait. tanyakan kejelasan yang bersangkutan akan kepemilikan indentitasnya. Jangan sampai hal yang demikian dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan yang merugikan," sebut Hotman.
Hal Senada juga disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru, Agus Pramono saat dikonfirmasi tanggapannya di sela-sela paripurna. Menurutnya, pengawasan keberadaan imigran gelap tersebut perlu ditingkatkan lebih intens, sehingga tidak terjadi hal-hal buruk yang dapat mengancam integitas negara dalam berdaulat.
"Pemerintah perlu membuat kebijakan tentang menerima imigran yang mencari suaka politik di sini," ungkap Agus.
Lanjutnya, keberadaan imigran gelap wajib diantisipasi baik dari pergerakan maupun aktivitas yang mencurigakan. Terlebih yang belum lama ini imigran yang melakukan aktivitas di sekitaran bandara SSK II.
Lebih lanjut dikatakan mantan Kepala Staf di Korem 031 Wirabima ini, keberadaan imigran gelap yang menjamur di Kota Pekanbaru datang dari berbagai sudut yang tak dapat ditentukan. Untuk itu, pihaknya meminta pengawasan di perbatasan perlu disinergikan dengan aparat terkait, guna menimalisir tingginya peningkatan status imigran yang kian hari kian bertambah.
"Kalau saya melihat Provinsi Riau ini sudah menjadi tujuan mereka untuk menetap. Apalagi jalur darat yang ditempuh memudahkan mereka mengelabui petugas. Perlu adanya pengawasan tentang kedatangan mereka yang bergerombol. Sehingga pantauan akan imigran gelap yang masuk tanpa memiliki dokumen tidak resmi ini bisa dikondisikan," bebernya. (kur)
