DPRD Nilai Tidak Ada Perubahan yang Dilakukan Pemprov Riau Selama Tiga Tahun Terakhir

datariau.com
870 view
DPRD Nilai Tidak Ada Perubahan yang Dilakukan Pemprov Riau Selama Tiga Tahun Terakhir
Ade Hartati Rahmad MPd.

PEKANBARU, datariau.com - Wakil Rakyat di DPRD Riau menyoroti meningkatnya angka kemiskinan dan rendahnya realisasi anggran yang dijalankan pemerintah provinsi Riau dalam tiga tahun belakangan ini. Hal tersebut terlihat saat rapat Banggar DPRD Riau bersama dengan TAPD pemprov Riau, Senin (8/8/2016).

"Rapat kita bersama TAPD ini bukan membahas hasil atau penilaiyan BPK, yang menjadi subtansi pembahasan kita ini alokasi dan realisasi anggran di lingkungan pemprov," ungkap Anggota DPRD Ade Hartati Rahmad.

Lebih lanjut disampaikannya, pertumbuhan angka kemiskinan dengan sangat tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi di beberapa tahun belakangan ini sangat mengkhawatirkan.

Artinya, lanjut politisi PAN ini, angka pertumbuhan ekonomi 0,23% sedangkan angka kemiskinan 8,89 persen ini, menurutnya harusnya pemerintah provinsi Riau bisa membuat langkah-langkah progresifnya untuk mengantisipasi ini.

"Masa sekarang yang terjadi tiga tahun dari 2014-2015 dan 2016 ini laporannya tadi realisasi baru 28,48 persen, artinya tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau di tiga tahun terakhir," jelasnya

Dijelaskannya juga, dalam rapat banggar, pihaknya tidak mempersoalkan laporan dari BPK, karena menurutnya itu semua sudah clear. Dan yang menjadi fokus dalam pembahasan tersbut, lanjutnya lagi, bagaimana alokasi dan realisasi anggaran berdampak atau tidak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Itu subtansinya yang perlu dibahas. Nah, pemerintah provinsi ini harus tahu itu, tidak itu saja, masih banyak lagi tadi yang lain, angka cacat yang belum dibenahi, aset kita, kemudian ada beberapa kasus hukum K2I, banyak hal yang harus dibenahi dan pemerintah provinsi dia harus tahu memulainya dari mana. Jangan kejadian lagi nanti ngajukan anggaran disetujui nggak bisa dikerjakan lagi," ungkapnya.

Untuk itu, ia dalam rapat meminta pemerintah untuk membuat perencanaan untuk merealisasikan program yang sudah dibuat.

"Perencanaan kita itu seperti apa, itu yang kita minta. Karena saya menilai adanya kelemahan kapasitas dalam hal perencanaan, terbukti tentang adanya kesalahan kewenangan, kalau perencanaan itu nggak ada kita ndak yakin dengan realisasi yang baru 28,48 persen per 8 Agustus dari anggaran sebesar Rp3,12 triliun," pungkasnya.

Penulis
: Lisa
Editor
: Riki
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar