Ada Pemangkasan Anggaran Setiap SKPD, DPRD Nilai Kebijakan Pemerintah Kurang Tepat

datariau.com
1.128 view
Ada Pemangkasan Anggaran Setiap SKPD, DPRD Nilai Kebijakan Pemerintah Kurang Tepat
Illustrasi

TEMBILAHAN, datariau.com - DPRD Inhil menilai tindakan yang dilakukan pemerintah kabupaten‎ kurang tepat dalam menyikapi pengurangan dana sebagai dampak dari pengurangan dana bagi hasil minyak dan gas.

Adanya perintah dari surat bupati kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memangkas kegiatanya sebesar 35 persen  membuat semua SKPD belum dapat melaksanakan kegiatanya, karena hampir semua belum dapat memenuhi pemotongan dimaksud. Akibatnya SKPD belum berani untuk melaksnakan kegiatannya.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil Edi Gunawan alias Asun.

Semestinya  kata Asun, pemotongan  dan penundaaan kegiatan dibahas bersama   dengan DPRD, untuk memperoleh kepastian. "Jika dibiarkan seperti ini terus maka akan berlarut dan kegiatan semakin molor," ungkapnya.

Asun menilai kurang cermatnya perhitungan pemotongan 35 % dari belanja langsung Rp1,2 Triliun atau sama dengan Rp435 miliar lebih yang mesti ditunda kegiatanya.

"Seharusnya tidaklah sebesar itu. Padahal APBN-P tahun 2016 dana transfer ke daerah meningkat, mesti dihitung secara cermat paling tinggi pun hanya kisaran Rp200 milyar lebih," terangnya.

Begitu juga dengan kebijakan pemotongan pukul rata semua SKPD, Asun mengatakan ini juga kurang tepat karena masih ada kegiatan yang bisa dipotong sepeti belanja tidak langsung pada pos belanja pegawai.

"Yang anggarannya selalu berlebih ratusan milyar setiap tahunnya, apalagi tahun ini pos anggaran untuk belajar pegawai paling besar ditetapkan dibandingakn tahun sebelumnya," pungkasnya.

Penulis
: Zulfadli.
Editor
: Agusri.
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar