Korut Ancam Hukum Mati Warga yang Ikut Gaya K-Pop

Admin
190 view
Korut Ancam Hukum Mati Warga yang Ikut Gaya K-Pop

DATARIAU.COM - Media milik pemerintah Korea Utara mendesak kaum muda di negaranya untuk menentang penggunaan bahasa gaul dari Korea Selatan, dan mengatakan kepada mereka untuk berbicara dengan standard bahasa Korea Utara.

Ini merupakan peringatan terbaru dari surat kabar resmi Korea Utara untuk menentang penggunaan fesyen, gaya rambut dan musik ala Korea Selatan.

Ini merupakan bagian dari undang-undang terbaru yang berusaha untuk membasmi segala bentuk pengaruh asing, dengan ancaman hukuman berat.

Mereka yang melanggar aturan ini akan menghadapi hukuman penjara bahkan eksekusi mati.

Surat Kabar Rodong Sinmun memperingatkan kaum milenial tentang bahayanya mengikuti budaya pop Korea Selatan.

"Penetrasi ideologi dan budaya di bawah papan warna-warni borjuasi bahkan lebih bahaya dibandingkan musuh yang mengangkat senjata," tulis artikel tersebut.

Surat kabar ini juga menekankan dialek Korea Utara adalah yang tertinggi, dan anak muda harus menggunakannya dengan benar.

Pemerintah Korea Utara baru-baru ini juga berupaya untuk menghilangkan penggunaan bahasa gaul yang berasal dari Korea Selatan, seperti panggilan perempuan kepada suaminya "oppa" - yang berarti "kakak tertua" tapi juga sering digunakan untuk panggilan kepada pacar.

Pengaruh budaya asing dilihat sebagai ancaman bagi rezim Komunis Korea Utara, yang berada di bawah cengkeraman kekuasaan pemimpin tertinggi Kim Jong-un.

Dia baru-baru ini melabeli K-pop sebagai "kanker ganas" yang bisa merusak kaula muda di Korea Utara, seperti dikutip dari New York Times.

Siapapun yang tertangkap mengikuti media dari Korea Selatan, Amerika Serikat atau Jepang, saat ini akan menghadapi hukuman mati. Mereka yang tertangkap menonton media-media asing ini akan menghadapi penjara selama 15 tahun.

Namun terlepas dari risiko tersebut, pengaruh asing terus meresap ke Korea Utara, dan jaringan teknologi yang tinggi telah membawa masuk media-media yang dilarang tersebut untuk terus beroperasi di dalam negara.