Kajari Kuansing Dinilai Lakukan Pembunuhan Karakter, Kuasa Hukum Indra Akan Lapor Polda dan Jaksa Agung

Admin
238 view
Kajari Kuansing Dinilai Lakukan Pembunuhan Karakter, Kuasa Hukum Indra Akan Lapor Polda dan Jaksa Agung
Gambar: Liputan6.com
Kepala Dinas ESDM Riau saat digiring petugas Kejari Kuansing ke mobil tahanan karena terlibat korupsi. (Liputan6.com/M Syukur)

KUANSING, datariau.com - Rizki JP Poliang SH MH selaku Kuasa Hukum Indra Agus Lukman, menilai bahwa Kajari Kuansing Hadiman telah melakukan pembunuhan karakter (Character Assassination) terhadap kliennya, dia berencana akan membawa persoalan itu ke Polda Riau dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

"Menanggapi adanya pemberitaan di berbagai media online tentang pernyataan Hadiman (Kajari Kuansing) yang menyatakan bahwa klien kami Indra Agus Lukman diduga turut menggunakan uang Bimtek untuk jalan-jalan ke Pantai dan masuk Diskotek (dengan ditemani wanita penghibur), maka saya perlu untuk meluruskan berbagai hal dari pernyataan tersebut," kata Rizki JP Poliang SH MH kepada datariau.com melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/10/2021).

Menurut Rizki, hal tersebut perlu dia sampaikan, agar apa yang nyatakan Hadiman (Kajari Kuansing), oleh publik tidak diterima secara mentah-mentah, karena menurutnya akan menimbulkan preseden buruk terhadap pribadi kliennya.

"Bahwa apa yang dinyatakan oleh Hadiman (Kajari Kuansing) terhadap klien kami merupakan suatu bentuk sikap yang diduga dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pembunuhan karakter (Character Assassination) terhadap klien kami," tegas Rizki.

Menurutnya, dikutip dari Ensiklopedi Dunia P2K ITBU dipaparkan bahwa pembunuhan karakter atau perusakan reputasi adalah usaha-usaha kepada mencoreng reputasi seseorang. Tindakan ini bisa meliputi pernyataan yang melebih-lebihkan atau manipulasi fakta kepada memberikan citra yang tidak berlaku mengenai orang yang dituju.

Pembunuhan karakter adalah suatu bentuk pencemaran nama baik dan bisa berupa gagasan ad hominem. Istilah ini sering dipergunakan pada peristiwa saat massa atau media massa menerapkan pengadilan massa atau pengadilan media massa dimana seseorang diberitakan telah menerapkan kejahatan atau pelanggaran norma sosial tanpa menerapkan konfirmasi dan bersifat tendensius kepada memojokkan orang itu.

"Kemudian juga dijelaskan bahwa Pembunuhan karakter bisa mengakibatkan reputasi orang tersebut dijadikan rusak di hadapan publik, terhambat kariernya serta dampak yang lebih luhur dimana orang tersebut dipecat dari pekerjaannya, kariernya, dan posisinya," terang Rizki.

Diterangkan juga, bahwa apa yang disampaikan oleh Hadiman (Kajari Kuansing) merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, karena keterangan tersebut tidak tertuang dalam amar putusan Edisman maupun Ariadi, melainkan tertuang pada bagian keterangan saksi.

"Dengan demikian keterangan tersebut tidak dapat serta merta dibenarkan untuk disampaikan ke media massa dengan tujuan untuk diketahui publik. Hal tersebut berbeda jika termuat dalam amar putusan maka menjadi lazim untuk diketahui publik," urai Rizki.

Selanjutnya, kata Rizki, bahwa pernyataan di berbagai media massa tersebut menyatakan seolah-olah benar bahwa kliennya menggunakan Dana Bimtek untuk kegiatan Entertain (Diskotek), padahal seyogyanya dikatakan Rizki, tuduhan tersebut haruslah dibuktikan dulu secara hukum kebenarannya.

"Bahwa sejauh ini tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yang secara lugas menyatakan klien kami menggunakan uang tersebut," tegasnya.

"Bahwa apa yang disampaikan Hadiman (Kajari Kuasing) dalam konteks perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ia tangani tidak ada hubungannya dengan kegiatan Entertaint (Diskotek), karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi hal yang harus dibuktikan adalah apakah ada klien kami dalam jabatannya mengambil uang negara atau ada perbuatannya yang menyebabkan kerugian negara, bukan malah mengkaji/membuktikan untuk apa uang itu digunakan, sehingga ini jelas sangat tidak relevan dan klien kami merasa karakternya terbunuh dengan pemberitaan tersebut," lanjut Rizki menjelaskan.

Kemudian, dikatakan Rizki, atas dasar tersebut kliennya memiliki hak konstitusional sebagai warga negara yang taat hukum, maka kliennya akan membawa permasalahan ini ke Polda Riau guna ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian agar dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut.

"Bahwa klien kami juga akan berkirim surat ke Jaksa Agung Muda Pengawasan agar tindakan Hadiman (Kajari Kuansing) yang demikian itu dievaluasi," pungkas Rizki JP Poliang SH MH.

Sebelumnya diberikan, bahwa Jaksa Pidana Khusus Kejari Kuansing (Kuantan Singingi) menahan Kepala Dinas ESDM Riau Indra Agus Lukman. Pria yang pernah bertugas di Kabupaten Kuansing ini menjadi tersangka korupsi Bimtek dan Pembinaan Bidang Pertambangan.

Kegiatan Bimtek pada tahun 2013 itu sebelumnya menyeret Edisman dan Ariadi. Keduanya merupakan bawahan Indra Agus Lukman saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM di Kabupaten Kuansing.

Baca juga:Uang Bimtek Digunakan Masuk Diskotek, Kadis ESDM Riau Ditahan

Keduanya sudah divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Dari putusan itulah, muncul nama Indra Agus Lukman sebagai orang yang harus diminta pertanggungjawaban karena melakukan korupsi itu secara bersama-sama.

Penulis
: Jekha
Sumber
: Datariau.com