PEKANBARU, datariau.com - Akibat tidak adanya analisa dampak budaya dalam aktivitas pembangunan, maka persoalan ini menjadi perhatian khusus oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) bersama Lembaga Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya (Lemsrada) dengan menggelar Workshop dan Seminar Nasional bertajuk 'Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Budaya (Amdal Budaya)' di Fakultas Ilmu dan Budaya, Universitas Indonesia, Senin (6/5/2024).
Seminar yang berlangsung selama dua hari (6-7 Mei) dihadiri Hilmar Farid Direktur Jendral Kebudayaan serta beberapa para pakar yang menjadi narasumber, termasuk Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Raja Yoserizal Zen yang memaparkan "Kearifan Lokal dalam Adat Istiadat Masyarakat Sakai sebagai Solusi di Tengah Kerusakan Sosial Budaya Akibat Kehancuran Lingkungan".
Sejak masa Pemerintahan Raja Kecil hingga Sultan Syarif Qasim II dari Kerajaan Siak (1723-1945), keberadaanmasyarakat Sakai sebagai salah satu suku asli telah lama diakui dan dihormati hak tradisionalnya.
Adanya pembukaan kawasan hutan yang semakin luas akibat eksplorasi pertambangan juga diikuti dengan munculnya komoditas industri baru berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam bentuk tanaman sawit.
Ruang kehidupanyang bernama hutan semakin sedikit sehingga mempersempit ruang kehidupan masyarakat sakai. Hutan belukar yang secara adat diwariskan secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat sakai, mulai beralih tangankepada perusahan-perusahaan dan kelompok masyarakat industri.
Demikian besarnya luas lahan yang berpindah tangan dari Sakai kepada orang luar, sehingga banyak diantara
mereka yang tidak lagi memiliki lahan yang seharusnya menjamin keberlangsungan hajat hidup komunitas Sakai.
Terutama di era 80-an tersebut kehidupan Sakai di desa Semunai, Pinggir, dan desa-desa lainnya yang terdapat disekitar Duri, Desa Belutu, Samsam, Kandis, dan daerah Libo Pauh terjadi pergeseran kondisi yang signifikan.
Bahkan banyak diantara orang Sakai terpaksa beranjak dari kampungnya menuju tempat-tempat baru karena tergusur oleh pembukaan lahan kelapa sawit yang hingga saat ini semakin berkembang dan merongrong
keberadaan mereka.
"Hal ini membuat keberadaan Masyarakat Sakai mulai terdesak dan lambatlaun eksistensi kebudayaan dan Hak Ulayatnya semakin memudar. Lingkungan tempat masyarakat Sakai berlindung mulai punah," papa Yoserizal Zen.
Maka penegakan hukum adat juga diperkuat dengan melaksanakan Bobancah Adat atau kongres adat Sakai padakelompok-kelompok bathin untuk memberi ruang dan kesempatan bagi fungsionaris adat istiadat untuk munculdan dikenal kembali oleh generasi baru masyarakat Sakai.
Kongres-kongres tersebut menempatkan adat istiadat dan hukum adat pada kedudukan yang terhormat dan mampu menjadi wadah komunikasi masyarakat Sakai dengan Pemerintah menurut alur dan patutnya.
Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sakai menjadi sebuah solusi dalam mengembalikan kondisi sosialbudaya masyarakat Sakai yang sudah merosot akibat kerusakan lingkungannya atau hutan yang dimilikinya.
"Hal ini dapat menjadi sebuah gagasan dalam penyusunan sebuah dokumen AMDAL budaya, bahwasanyakeberadaan adat istiadat dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat asli dapat menjadi sebuah strategi dan upaya untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan sosial," tutur Yoserizal Zen.
"Dalam kegiatan ini kita mau membahas lebih dalam tekait Amdal Budaya. Artinya jangan hanya analisis terkait lingkungan saja yang dikedepankan, dampak budaya juga penting," ucap Ketua ATL Pudentia.
Menurut Pudentia, dalam setiap proyek pembangunan juga harus menperhatikan budaya sekitar, atau memberikan ruang agar budaya masyarakat sekitar tetap lestari.
"Misalnya dalam sebuah proyek pembangunan resort, di sana disediakan panggung hiburan namun mereka menyediakan hiburan baru, hiburan yang mereka bawa. Kenapa tidak berpikir masyarakat sekitar juga punya kesenian, kenapa itu tidak dilibatkan," tuturnya.
Karena itu, kata dia, melalui seminar ini para pakar dan audience bisa bertukar pikiran untuk menghadirkan rumusan-rumusan baru terkait Amdal Budaya.
"Peserta yang kami hadirkan dalam seminar ini merupakan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Ambon, Flores hingga Sulawesi Selatan. Tentu kami berharap akan banyak diskusi yang terjadi yang kemudian menyadarkan bahwa aspek budaya ini penting untuk dipertimbangkan dalam proyek pembangunan," tukasnya. (yus)
