PEKANBARU, datariau.com - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Komisariat Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (FAI UIR), Khairul Fitra Ramadhan, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengambil langkah konkret, cepat, dan terukur dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Riau.
Khairul menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh dilakukan secara lambat ataupun sebatas respons sementara ketika kebakaran sudah terjadi. Menurutnya, pemerintah perlu menjalankan langkah penanganan secara serius, mulai dari pemadaman api, pencegahan munculnya titik api baru, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara melanggar hukum.
Ia menilai, karhutla bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Dampak kabut asap berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, menghambat pekerjaan, serta menurunkan produktivitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
“Pemerintah Provinsi Riau harus segera mengambil langkah nyata dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan karhutla. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampaknya, sementara aktivitas pendidikan, pekerjaan, dan perekonomian terganggu akibat kabut asap. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Khairul.
Dorong Koordinasi Lintas Sektor
Lebih lanjut, HMI MPO Komisariat FAI UIR mendorong Pemprov Riau memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya.
Menurut Khairul, koordinasi tersebut harus diwujudkan melalui langkah operasional yang jelas, bukan hanya sebatas komunikasi antarlembaga.
Pemerintah perlu memastikan pemantauan titik api dilakukan secara berkala, personel dan sarana pemadaman tersedia dalam kondisi siap, serta penanganan di lapangan berjalan efektif sesuai dengan tingkat ancaman kebakaran.
Selain itu, informasi mengenai perkembangan penanganan karhutla perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui kondisi terkini, langkah yang telah dilakukan pemerintah, serta tindakan pencegahan yang perlu diperhatikan.
HMI MPO Komisariat FAI UIR juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai kualitas udara, terutama ketika kabut asap berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Apabila kondisi udara menunjukkan risiko kesehatan, instansi terkait diharapkan segera menyampaikan peringatan dan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan. Hal itu termasuk penyesuaian kegiatan belajar-mengajar dan pekerjaan berdasarkan kondisi udara serta tingkat risiko yang dihadapi.
Penanganan Karhutla Harus Berkelanjutan
Khairul menilai, upaya penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman ketika api muncul. Pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan berkelanjutan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum yang adil.
Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah agar kebakaran tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menghadapi dampak kabut asap.
Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya menyasar dampak yang terlihat di permukaan, tetapi juga mendorong pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar hukum.
