Bupati Meranti HM Adil Bacakan Laporan Rancangan Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2020

Ruslan
80 view
Bupati Meranti HM Adil Bacakan Laporan Rancangan Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2020
Foto: Syahputra
Bupati Meranti HM Adil Bacakan Laporan Rancangan Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2020.

KEPULAUAN MERANTI, datariau.com - Bupati H Muhammad Adil SH juga sebagai Ketua DPC PKB Meranti ikuti Acara Sidang Paripurna Penyampaian Rancangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD Tahun Anggaran 2020 Bersama Anggota DRPD di Balai Sidang, (7/06/2021).

Turut hadir 18 orang anggota DPRD, Kapolres AKBP Wimpiyanto SIK, Danposal Jery Hendra, Danramil 02 Lakatang, Kasi Intel kejaksaan Hamiko, Wakil Ketua Khalid Ali, para Pejabat Lingkungan Pemkab Meranti, Seluruh Kepala OPD dan lain-lainya. Kemudian sebelum acara dibuka Jack Ardiansyah selaku ketua DPRD menyampaikan beberapa sambutan dan selanjutnya untuk penyampaian lebih lengkap dia menyerahkan langsung kepada Bupati Meranti H Muhammad Adil SH untuk membaca seluruh laporan Sidang Paripurna Penyampaian Rancangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam kesempatan itu Bupati Meranti H Muhammad Adil SH menyampaikan bahwa, Sidang Paripurna penyampaian rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD tahun anggaran 2020 merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 yang telah disetujui bersama dalam Perda. APBD dan Perubahan APBD secara transparan dan akuntabel.

Efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dapat diukur berdasarkan capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama Pemda terhadap pelaksanaan terutama urusan, untuk memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan dan layanan publik. Hal itu senantiasa ditekankan kepada seluruh perangkat daerah bahwa target dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara terukur untuk menegaskan kinerja Pemda, yang sudah ditetapkan harus komitmen terhadap akuntabilitas Berdasarkan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kepala Perda Daerah menganmanatkan bahwa daerah tentang menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) rancangan bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tidak terasa sebulan yang lalu Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bupati Kepulauan Meranti menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Meranti ahun 2020 dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru. atas Laporan Keuangan Kepulauan Daerah (LKPD) Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya maksimal untuk menerapkan semua ketentuan sehingga pengelolaan keuangan yang telah ditentukan. usaha dapat memenuhi standar dalam proses Berkat dan komitmen bersama dalam mengikuti aturan/regulasi dan petunjuk-petunjuk teknis baik ditingkat pusat maupun turunannya yang terutama Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi serta Standar Akuntansi Pemerintahan, alhamdulillah akhirnya opini Vajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil pula diperoleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selama 9 (Sembilan) kali berturut-turut dibuat oleh daerah.

"Dapat kami sampaikan bahwa substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun melalui proses konsolidasi atau penggabungan Laporan Keuangan seluruh SKPD, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah dan unit-unit terkait lainnya

yang mengelola aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020 yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020," ungkapnya H Muhammad Adil SH.

Selanjutnya Bupati Meranti H Muhammad Adil SH menjelaskan bahwa, Ruang lingkup materi penyajian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ranperda ini pertanggungjawaban tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD; (2) Tim Penyusun Laporan Keuangan Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited yang diserahkan kepada Inspektorat tanggal 20 Januari 2021; (3) Riviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited oleh Inspektorat yang menerbitkan Laporan Hasil Riviu tanggal 8 Februari 2021; (4) Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Unaudited kepada BPK tanggal 15 Februari 2021; (5) Proses Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah tanggal 15 April 2021; dan (6) Penyampaian Dokumen Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD secara resmi tanggal 17 Mei 2021.

Selanjutnya pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gambaran secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 setelah diaudit oleh BPK RI Meranti BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yaitu realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sebagai berikut :

Pertama, Pendapatan Daerah. Realisasi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.110.416.409.032,96 (satu triliun seratus sepuluh milyar rupiah lebih) atau 84,21% dari anggaran sebesar 1.318.592.842.417,00 (satu triliun tiga ratus delapan belas milyar rupiah lebih) yang berasal dari realisasi Rp.68.885.900.8002,09 (enam puluh delapan milyar rupiah lebih) atau Rp 203.882.065.832,00 (dua ratus tiga milyar rupiah lebih), Rp.1.009.836.747.046,87 (satu triliun sembilan milyar rupiah lebih) Rp 1.083.850.776.585,00 (satu triliun delapan puluh tiga milyar rupiah lebih) dan realisasi Lain-Lain Pendapataan Yang Sah sebesar Rp.31.693.761.184,00 (tiga puluh satu milyar rupiah lebih) atau 102,70% dari anggaran sebesar Rp.30.860.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah lebih). Pendapatan Asli Daerah sebesar 33,79% dari anggaran sebesar Transfer sebesar realisasi Pendapatan atau 93,17% dari anggaran sebesar Rp. 1.083.850.776.585,00 ( satu triliun delapan puluh tiga meliyar rupiah lebih) dari realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 31.693.761.184,00 (tiga puluh 1 milyar rupiah lebih) atau 102,70% dari anggaran sebesar Rp.30.860.000.000,00 (tiga puluh milyar lebih).

Kedua, Belanlanja Daerah. Realisasi Belanja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 Rp.1.112.506.030.850,21 (satu triliun seratus dua belas milyar rupiah lebih) atau 84.03% dari anggaran 2020 sebesar Rp1.323.974.339.793,87 (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga milyar rupiah lebih) yang berasal dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.7.31.922.399.315,02 (tujuh ratus tiga puluuh satu milyar rupiah lebih) atau 88,30% dari anggaran sebesar Rp.828.899.958.988,62 (delapan ratus dua puluh delapan milyar rupiah lebih), realisasi Belanja Modal sebesar Rp.215.085.256.948,69 (dua ratus lima belas milyar rupiah lebih) atau 70,93% dari anggaran sebesar Rp.303.229.3/8.905,25 (tiga ratus tiga milyar rupiah lebih), realisasi Belanja Rp.16.486.723.916,00 (enam belas milyar rupiah lebih) Tak Terduga sebesar atau 45,47% dari Rp.36.259.052.800,00 (tiga puluh enam milyar rupiah anggaran sebesar

lebih) dan realisasi Belanja Transfer sebesar

Rp.149.011.650.670,50 (seratus empat puluh sembilan milyar rupiah lebih) atau 97,01% dari anggaran sebesar Rp.153.605.349. 100,00 (seratus lima puluh tiga milyar rupiah lebih) Ketiga, Pembiayaan Daerah. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.381.497.376,87 (lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah lebih) atau 100% dari anggaran sebesar Rp.5.381.497.376,87 (lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah lebih) yang seluruhnya berasal dari realisasi Penerimaan Pembiayaan, karena pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan pada pertanggungjawaban anggaran 2020.

"Sebagai bentuk apresiasi, kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan yang terhormat, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka dan kegiatan melaksanakan berbagai program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini sejalan dengan fungsi DPRD sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan," ungkapnya H Muhammad Adil SH.

"Karena Masih dalam bulan Syawal melalui kesempatan ini atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan ucapan Selamat ldul Fitri minal aidzin walfaizin mohon maaf lahir dan bathin. Acara Sidang Paripurna Penyampaian Rancangan Pertanggungjawaban Anggaran 2020 ini Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaaan APBD Tahun 2020 ini," tutupnya H Muhammad Adil SH.

"Sekedar mengingat kepada seluruhnya y masih berjuang menghadapi masa pandemic covid-19, dalam upaya mitigasi risiko dan pencegahan meluasnya wabah secara khusus kami menyampaikan himbauan agar senantiasa taat dan konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan

terhadap segala aktifitas yang dijalankan, dan akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jugalah kita berdoa dan berserah diri, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni dan membimbing kita semua, pandemi Covid-19 segera berakhir dan upaya yang telah kita laksanakan mendapat ridho serta menjadi ibadah bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Aamiin", akhirnya H Muhammad Adil SH. (put)

Penulis
: Syahputra
Editor
: Ruslan Efendi
Sumber
: Datariau.com