Alfedri Undang Sekjen Kemendagri Diskusi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hermansyah
524 view
Alfedri Undang Sekjen Kemendagri Diskusi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bupati Siak Drs H Alfedri MSi bersama Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Kabupaten Siak.

SIAK, datariau.com - Pemkab Siak mengelar forum diskusi terkait penyelenggaraan pemerintah daerah bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Perumahan Abdi Praja, Sabtu (11/2/2023).

Format diskusi ini digelar dalam rangka memberikan motivasi, pencerahan bagi meningkatkan kinerja Pemerintahan Kabupaten Siak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Bupati Siak Drs H Alfedri MSi saat membuka forum diskusi mengatakan Pemkab Siak saat ini tengah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik, dan melakukan MoU bersama Kabupaten Sumedang Jawa barat beberapa waktu lalu.

“Usai mengikuti Rakernas bersama Presiden Jokowi di Sentul Bogor beberapa waktu lalu. Kami langsung ke Sumedang melalukan MoU terkait SPBE," kata Alfedri.

"Dua hari di Sumedang, kerjasama peningkatan aplikasi dan program, karena Sumedang ini indeks SPBE terbaik se-Indonesia, indeks SPBE-nya diangka 3,87. Sementara kita masih 2,35 masih jauh dibawah mereka," ujarnya.

Dia berharap kedatangan Sekjen Kemendagri ke Siak mampu memberikan pencerahan dan motivasi bagi pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak.

“Kami atas nama Pemkab Siak mengucapkan terimkasih, karena Pak Sekjen hari ini dapat meluangkan waktu melaksanakan diskusi pemerintahan. Sekaligus ramah tamah dengan pejabat dilingkungan Pemkab Siak," jelas Alfedri.

Dikatakan Alfedri, sebenarnya kita sudah lama mengundang pak Sekjen, kemarin di Oktober pada HUT Siak, harapan kita pak Suhajar Diantoro dapat hadir di Siak menjadi narasumber seminar.

"Namun karena sesuatu hal beliau batal ke Siak. Hari ini bapak hadir ditengah-tengah kita, ini merupakan satu keberkahan bagi kita," urainya.

Dihadapan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Bupati Siak menceritakan pencapaian yang telah berjalan di Kabupaten Siak, salah satunya penerapan pelayanan secara online hinga tingkat desa telah berjalan.

“Penerapan E-Government sudah mulai kita lakukan, pelayan public online sampai ke tingkat kampung. Kemarin sudah kita luncurkan di hadiri pak Kejati Riau. Kemudian tandatangan elektronik dan Mal Pelayan Publik yang sedang berjalan dan bangunnya juga telah kita persiapkan,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dalam paparannya mengatakan penerapan SPBE memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas.

Selanjutnya, mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

“Penerapan SPBE ini, merupakan cita-cita kita bersama sebagai negara berkembang, bagaimana investasi tumbuh dengan cepat, ya dengan cara kita permudah perizinannya. Termasuk bagaimana disebuah daerah itu rakyatnya terlayani dengan cepat, salah satunya penerapan SPBE ini,” kata dia.

Dia menyampaikan terdapat tiga kunci sukses keberhasilan otonomi daerah. Kunci pertama, kepemimpinan kepala daerah dan DPRD. Kedua, kapasitas pemerintah daerah dan ketiga partisipasi dan kontrol rakyat.

“Daerah yang bagus kinerjanya dipimpin oleh kepala daerah yang membuat terobosan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat," kata Suhajar Diantoro.

"Kedua, kesuksesan otonomi daerah bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan peningkatan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing," cakap Sekjen Kemendagri itu.

“Di OPD-OPD itu harus meningkat kapasitasnya untuk bisa menjalankan program kepala daerah. Itu yang membuat kepala daerah yang (dapat menjalankan) program berjalan cepat, tetapi (ketika) bagian-bagian itu berjalan lambat, maka akan diubah semua oleh kepala daerah," tuturnya.

Kesuksesan otonomi daerah ketiga, yaitu kontrol dan partisipasi masyarakat. Kepala daerah yang ingin membangun terobosan-terobosan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Fitur-fitur pelayanan yang diluncurkan kepala daerah harus disosialisasikan kepada rakyat untuk diketahui dan diikuti.

Dimana pada kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Bupati Siak H Husni Merza BBA MM, para Pimpinan OPD, para Camat dan seluruh Eselon III di lingkungan Pemkab Siak.(***)

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)