SIAK, datariau.com - Persiapan penganggaran dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Siak, Pejabat Sekertaris Daerah Drs H Jamaluddin MSi video conference bersama Ketua Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah (Kasatgaswil) V KPK, Selasa (19/5/2020).
Pemerintah Kabupaten Siak bersamaan dengan kabupaten/kota lainnya dalam hal ini mengikuti rapat koordinasi melalui video conference dengan KPK Wilayah Provinsi Riau perihal penganggaran penanganan Covid-19 khususnya bagi Pemkab Siak.
Kasatgas koordinasi pencegahan wilayah V KPK Budi Waluya menyebutkan bahwa dalam hal ini tentunya KPK konsen dalam memantau penanganan Covid-19 di setiap daerah di Provinsi Riau.
"Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, sangat mengganggu kehidupan juga ekonomi masyarakat, dan oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharuskan menganggarkan dalam menangani kasus Covid-19 tersebut," kata Budi.
Sebagai salah satu lembaga pemberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan, agar tidak ada yang salah dalam pengelolaan anggaran dalam penanganan Covid-19 di daerah tersebut.
"Kami ingatkan agar dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 ini nanti jangan sampai salah kaprah, khususnya dalam masalah anggaran," tandasnya.
Dikatakan Budi Waluya, seperti mengambil keuntungan, menerima gratifikasi dari penyedian anggaran, sama halnya dalam penyerahan bantuan harus tepat sasaran agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyerahan bantuan itu nantinya.
Sementara dijelaskan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Drs H Jamaluddin MSi, dimana saat ini Kabupaten Siak telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bersama 4 kabupaten/kota lainnya.
Dimana pemberlakuan PSBB di Kabupaten Siak yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 Mei 2020, dan akan direncanakan berakhir pasa tanggal 28 mei 2020 mendatang.
Jamal menjelaskan, untuk data kasus Covid-19 di Kabupaten Siak saat ini untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 4.009 orang, sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 53 orang.
Dari jumlah ODP maupun PDP di Kabupaten Siak saat ini jumlah pasien dalam perawatan berjumlah 5 orang, dengan rincian pasien meninggal dunia sebanyak 8 orang.
Dikatakan Pj Sekda Kabupaten Siak itu dari total pasien pasien tersebut, sementara ini telah dinyatakan sembuh sebanyak 39 orang, baik yang positif juga telah dinyatakan sembuh 1 orang.
"Terkait Bansos dalam pemberlakuan PSBB di Siak, Pemprov Riau memberikan bankeu kepada daerah yang melaksanakan PSBB sebesar Rp300 ribu/kepala keluarga. Akan tetapi hingga saat ini bankeu dari Provinsi dalam tahap pencairan," jelas Jamal.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Siak juga akan menyalurkan bantuan berupa paket sembako seharga Rp200 ribu/paket dengan jumlah penerima bantuan berjumlah 16.850 kepala keluarga dan telah disalurkan (cairkan) di 13 kecamatan di Kabupaten Siak.
"Untuk BLT-DK dari 122 kampung di Siak, baru sebanyak 115 kampung yang dicairkan, dan akan terus berjalan bagi kampung yang belum pencairan. Sedangkan penerima BLT-DK hingga saat ini sebanyak 15.634 kepala keluarga," urainya.
Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Jamaluddin menjelaskan saat video conference yang berlangsung di ruangan live room kantor Bupati Siak pada Selasa (19/5/2020) belum ada kendala dalam proses pelaksanaanya. Sehingga masyarakat dapat langsung merasakan dampak dari bantuan ini.
Pemkab Siak melalui Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak saat ini juga telah menerima beberapa bantuan dari berbagai pihak tertentu (ketiga). Baik bantuan dari perusahaan swasta, BUMD, BUMN, organisasi masyarakat yang peduli terhadap dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Siak.
"Bantuan dari pihak ketiga awalnya kami berikan kepada PDP yang menjalani masa isolasi selama 14 hari. Sebab sebelumnya Pemda Siak belum memiliki sumber dana," jelasnya.
Kemudian, kata Pj Sekda Siak kali kedua itu mengatakan, kami juga berikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, yang tidak dapat di daftarkan pada bantuan seperti, BLT pusat, sembako kabupaten, maupun BLT-DK.
"Kita ketahui bahwa bantuan bantuan ini membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tentunya ada beberapa masyarakat yang belum memiliki NIK yang terdaftar," tandasnya.(Eman)
