SIAK, datariau.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) serahkan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 616 Instansi dan Lembaga.
Hasil evaluasi itu diserahkan langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi ini bukanlah untuk mencari siapa yang terbaik. Melainkan, untuk memacu agar pemerintah daerah mulai menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam menjalankan tugasnya.
"Gambaran di atas bukan siapa yang baik, mana yang jelek. Tapi sesungguhnya menjadi landasan pacu untuk membangun bersama sistem pemerintahan berbasis elektronik," ujarnya dalam acara penyerahan SPBE 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Menurut Syafruddin, pemerintah sendiri memang tengah mendorong agar semua pemerintah pusat maupun daerah, lembaga di pusat maupun daerah menggunakan SPBE. Sebab menurutnya, penggunaan SPBE ini sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
"Kami ingin menggunakan momentum ini, sekaligus sosialisasi dan penyamaan pandangan hari ini akan menjadi momentum penting transformasi pemerintahan berbasis elektronik. Gambaran di atas bukan siapa yang baik, dan mana yang jelek," sebutnya.
"Semua harus mendukung SPBE dari kebijakan, tata kelola dan pelayanan. Dalam beberapa tahun kedepan sebagaiman Bappenas akan dikembangkan secara terpadu mengelola tata pemerintah efektif dan pelayanan publik yang modern dari pusat ke daerah," tambah Syafruddin.
Sementara itu, Bupati Siak Drs H Alfedri MSi diwakili oleh Asisten Adminitrasi dan Pembangunan Pemkab Hendrisan mengatakan, penyerahan hasil evaluasi bertujuan agar instansi yang dievaluasi dapat mengetahui kondisi tata kelola pada instansi masing-masing.
"Evaluasi itu dilatar belakangi penilaian PBB yang menyebutkan Indeks Electronic Government di Indonesia masih rendah," kata Asisten Administrasi dan Pembangunan itu.
Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Siak telah berupaya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dan ia mencontohkan, saat ini dilingkungan Pemkab Siak, SPBE sudah berjalan dimana sudah banyak OPD yang sudah menerapkan pelayanan berbasis online tersebut.
"OPD kita sudah banyak mengunakan aplikasi berbasis online, misalnya pelayanan perizinan yang memudahkan investor dalam pelayanan administrasi perizinan pada DPMP2T Kabupaten Siak," sebut Hendrisan.
Mantan Kabag Humas itu menyebutkan, bahwa Pemkab Siak saat ini juga tengah mendorong Dinas Kominfo untuk memfasilitasi penerapan Smart City di Negeri Istana. Dengan harapan agar kedepan Kabupaten Siak semakin maju dan berkembang dari sisi pelayanan.
Seperti sama diketahui, dalam penyerahan hasil evaluasi tersebut diperlihatkan seberapa banyak jumlah Kementerian dan Lembaga, serta pemerintah daerah yang sudah mengimplementasikan SPBE. Dan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah mana saja yang menjalankan SPBE ini dengan baik.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PAN dan RB terkait penilaian SPBE, dari 6.665 daerah baru saat ini, sebanyak 82 Instansi atau dengan persentase 13,31, telah masuk kategori penilaian berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan, dengan indeks 2,6. Sementara itu sisanya berpredikat cukup dan kurang atau berada dibawah indeks 2,6.
