"PP KAMMI dalam kajian mengenai bencana yang melanda Selat Sunda menyatakan bahwa ada permasalahan koordinasi beberapa lembaga yang memiliki hubungan dengan mitigasi bencana yaitu BMKG, PVMBG, LIPI dan BPPT sehingga berdampak pada tidak ada terpantaunya kejadian tsunami di Selat Sunda," papar Aza.
"PP KAMMI turut prihatin dengan hasil penelitian-penelitian di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kebencanaan seringkali dikesampingkan akibat dari kepentingan ekonomi bisnis yang lebih dikedepankan," jelas Aza lebih lanjut.
"Permasalahan selanjutnya mengenai tidak adanya rencana tata ruang wilayah di pesisir Selat Sunda belum memperhatikan mengenai mitigasi bencana," jelas Aza mengawali diskusi.
Kepala LIPI memberikan apresiasi kepada KAMMI atas kepedulian terhadap permasalahan bencana ini.
"Saya mengapresiasi kepedulian KAMMI terhadap permasalahan bencana di Indonesia, KAMMI sebagai gerakan civil harus turut berperan menyuarakan mengenai permasalahan bencana," kata pria lulusan Universitas Kumamoto dan Universitas Hiroshima Jepang.
"Mengenai permasalahan komunikasi dalam mitigasi bencana, saya mengusulkan Pemerintah membentuk Komite Pakar Kebencanaan Indonesia. Isinya pakar permasalahan bencana di Indonesia. Pakar-pakar inilah yang akan meneliti kemudian memberikan rekomendasi mengenai status suatu kawasan rawan bencana," papar Handoko.
"Selanjutnya mengenai rencana tataruang wilayah sebuah kawasan harus memperhatikan mengenai mitigasi bencana sehingga proses mitigasi bencana bisa berjalan optimal," jelas Handoko.
Sementara itu Peneliti Geofisika Laut Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI), Nugroho Dwi Hananto menyatakan bahwa penelitian mengenai Selat Sunda sudah banyak dilakukan.
"Penelitian mengenai Selat Sunda sudah banyak dilakukan peneliti dalam negeri maupun luar negeri namun kejadian erupsi gunung Anak Krakatau yang menyebabkan tsunami baru terjadi pertama kali di Indonesia sehingga belum ada pengetahuan yang cukup untuk proses mitigasinya," papar Nugroho.
PP KAMMI kemudian memberikan tanggapan mengenai penyataan kepala dan peneliti LIPI.
"PP KAMMI memahami bahwa kejadian erupsi gunung Anak Krakatau yang menimbulkan tsunami baru pertama kali di Indonesia. Namun PP KAMMI merasa bahwa BMKG selaku lembaga negara yang memberikan peringatan tsunami gagal dalam mendeteksi dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Kemudian alasan bahwa alat rusak, hilang kemudian ketiadaan anggaran bukanlah alasan yang bisa diterima mengingat bahwa nyawa manusia lebih penting, kemudian ada berbagai cara mengatasi rusak atau hilangnya alat. Lebih miris lagi pasca bencana dengan cepat BMKG membeli alat pendeteksi tsunami. Dari mana dananya? Mengapa BMKG tidak langsung mengganti atau membeli alat pendeteksi tsunami ketika rusak? ," kata Aza.
Dalam penutup diskusi Aza menyampaikan terima kasih kepada LIPI atas ilmu yang telah dibagikan. PP KAMMI akan mengawal permasalahan bencana ini dengan mendorong pemerintah untuk segera membentuk Komite Pakar Kebencanaan Indonesia, melakukan kajian lintas keilmuan bahkan pengajuan gugatan hukum agar mitigasi bencana bisa lebih optimal.(rilis)
-
Pendidikan
-
Legislatif
-
Berita
-
Pendidikan
-
Berita
-
Berita
