INDRAGIRI HULU, datariau.com - Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Inhu sudah mulai membatasi interaksi dengan pelaku usaha yang akan melakukan pengurusan izin usaha.
Ini dilakukan bukan karena tidak membolehkan pelaku usaha untuk datang ke kantor mereka terkait pengurusan izin, melainkan sudah memakai sistem online.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Pengurusan izin usaha secara online ini bisa dimanfaatkan investor baik yang berstatus Perseroan Terbatas (PT), firma, (commanditaire vennootschap/CV) koperasi, maupun perseorangan untuk perizinan usaha kecil dan menengah (UKM).
Kasi penetapan dan Penerbitan DPMOTSP Inhu (Sutrisno) menegaskan bahwa untuk saat ini belum semua perizinan bisa dilakukan melalui OSS. Hal ini karena masih dilakukan secara bertahap dan menunggu instruksi lebih lanjut dari pihak kementrian atau OSS.
"Kami hanya pelaksana. Untuk saat ini kepengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah dapat dilakukan secara online," tegasnya.
Namun sebagai gambaran, nantinya dilaman tersebut pelaku usaha adalah perseorangan akan diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berikut dengan nomor pengesahan Akta Pendirian atau Nomor Pendaftaran PT, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer, perdata.
Pelaku usaha juga diminta untuk menyertakan dasar hukum pembentukan Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum. Langkah berikutnya, jika pelaku usaha belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka OSS akan memproses pemberian NPWP terlebih dahulu.
Setelah NPWP selesai, OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha. NIB dikeluarkan dalam bentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.
"Nantinya, NIB akan berfungsi sebagai identitas berusaha dan dapat digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Termasuk saat harus memenuhi persyaratan lain untuk izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga akan berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabean. Pelaku usaha yang telah menerima NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sementara bagi pelaku usaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, akan diarahkan untuk mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di dalam laman OSS," jelas Sutrisno, Kasi penetapan dan Penerbitan DPMOTSP Inhu.
Pelaku usaha yang telah dapat izin usaha melalui OSS bisa melakukan pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi atau kelaikan, pelayanan uji coba produksi, serta pelaksanaan produksi.
Sebagai informasi, bagi pelaku usaha yang belum menyelesaikan amdal dan atau rencana teknis bangunan gedung, belum dapat melakukan pembangunan bangunan gedung.
