PEKANBARU, datariau.com - Tertanggal 20 Agustus 2018, Pemuda Pancasila Provinsi Riau diketahui telah melayangkan surat pernyataan keberatan atas sebuah rencana aksi kelompok yang akan melangsungkan deklarasi Ganti Presiden di Kota Pekanbaru.
Surat tersebut lengkap ditandatangani Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau H Arsadianto Rachman dan Sekretarisnya H Franz Rizal, yang ditujukan kepada Kapolda Riau, yang juga ditembuskan ke beberapa stakeholder, mulai dari Ketum MPN PP di Jakarta, Gubernur Riau, Kajati, Danrem 031 WB, Kapolresta Pekanbaru, Dandim 0301 Pekanbaru dan juga Kapolsek se-Kota Pekanbaru.
Surat tersebut menolak secara tegas pelaksanaan deklarasi Anti Presiden yang akan dilaksanakan pada 26 Agustus 2018 di tugu pahlawan Jalan Diponegoro Pekanbaru, yang mana informasi ini telah diketahui Pemuda Pancasila yang sudah tersebar melalui pesan berantai WA.
Pemuda Pancasila menilai rencana aksi Ganti Presiden tersebut sangatlah sarat akan perpecahan. Dinilai akan berpotensi dan berdampak buruk terhadap suhu politik di Kota Pekanbaru yang kini masih dalam suasana yang aman dan kondusif.
Pemuda Pancasila menganggap aksi deklarasi ganti presiden akan menciderai sila ketiga Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Alasan inilah yang membuat Pemuda Pancasila bertekad akan segera menurunkan massa untuk membubarkan acara tersebut jika deklarasi itu tetap dilaksanakan.
Sembari surat tersebut beredar, banyak pro-kontra yang timbul usai surat pernyataan itu menguak ke permukaan. Salah satunya seperti yang disampaikan salah seorang masyarakat Kota Pekanbaru Fenti Fisda, yang menyokong penuh aksi deklarasi tersebut meski dapat kecaman dari Pemuda Pancasila.
"Perjuangan itu harus dilakukan meskipun pahit yang akan kita rasa. 2019, pokoke ganti presiden, dan kita tentu mendukung penuh aksi deklarasi tersebut," ujarnya.
Sementara masyarakat lainnya, Jack Kemal salah seorang warga Kota Pekanbaru yang dimintai pendapatnya, juga menilai rencana aksi tersebut sah-sah saja dilakukan. Hanya saja dirinya tak ingin buntut dari aksi yang dilakukan nantinya dapat menimbulkan masalah baru seperti munculnya konflik dan kerusuhan antar kelompok.
"Itulah Demokrasi. Kita setuju jika aksi tersebut tetap dilakukan. Tapi yang penting jangan anarkis, rasis apalagi rusuh. Mereka yang akan melaksanakan aksi tersebut setidaknya juga harus menjaga koridor kebhinekaan. Sampaikan aspirasi yang tidak mengandung unsur provokatif, menjelek-jelekkan yang lain, dan salut untuk teman-teman Pemuda Pancasila yang sudah peka dan berperan aktif mengawal suhu dan iklim politik di Kota Pekanbaru jelang Pilpres 2019 mendatang," ungkap Jack.
Sementara pihak PP Provinsi Riau belum ada komentar terkait beredarnya surat ini. Tim datariau.com juga tengah mengupayakan konfirmasi terhadap PP terkait surat yang beredar tersebut. (kur)
