SELATPANJANG, datariau.com - Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan MSi berkomitmen menuntaskan proses pembangunan Pelabuhan Dorak Selatpanjang. Menurutnya, Meranti yang merupakan daerah kepulauan sangat membutuhkan adanya pelabuhan representatif yang mampu melayani mobilitas orang dan barang.
"Bagaimanapun kita tetap menginginkan Meranti tetap punya melabuhan yang memadai," kata Bupati usai mengikuti acara penyerahan sertifikat akreditasi di Puskemas Tebingtinggi, Rabu (5/7/2017) kemarin.
Sejauh ini menurut informasi yang diterima Bupati, proses ganti rugi lahan seluas 15 Ha untuk pembangunan pelabuhan tidak ada masalah, surat tanah sudah selesai tinggal lagi proses pembuatan sertifikatnya. Jika ini tuntas maka pembangunan dapat dilanjutkan.
"Kalau bisa dikebut tahun 2018 nanti akan kita gesa pembangunannya," kata Bupati optimis.
Bahkan Bupati tidak akan menunggu alokasi dana APBN ataupun Provinsi, untuk tahap awal, Pemda Kepulauan Meranti akan mengupayakan penggunaan dana APBD Meranti. "Untuk tahap awal kita akan upayakan dari APBD dulu," paparnya.
Untuk melancarkan rencana Bupati itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs Said Hasyim beserta rombongan SKPD terkait diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas PU, BPKAD, dan Bagian Tata Pemerintahan bersama-sama turun kelokasi (Pelabuhan Dorak) untuk melihat apa saja kendala yang akan dihadapi.
Pemda menginginkan jika pelabuhan ini selesai nanti benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pengelola tranportasi laut dan pengguna jasa pelayaran lainnya. Untuk itu, ia bersama SKPD terkait mencoba mengkaji kembali kelayakan pelabuhan Dorak.
"Semegah apapun pelabuhan yang dibangun jika pengguna jasa tidak senang dan tidak bisa memanfaatkannya maka pembangunan akan sia-sia, kita harus pastikan kapal dapat bersandar dan berlayar dengan baik," ujar Wakil Bupati seraya mengintruksikan SKPD terkait untuk berkonsultasi dengan pengguna jasa pelabuhan dan Dinas Perhubungan yang sudah dinilai sudah berpengalaman.
Untuk tahap awal, seperti dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Meranti Hendra Putra, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak asosiasi pelaut dan jasa pelayaran, serta perum pelabuhan untuk melakukan pengkajian. Selanjutnya akan berkonsultasi dengan Dinas Perhubungan Batam dan Karimun yang dinilai sudah cukup berpengalaman dalam hal membangun pelabuhan yang representatif.
Dari hasil peninjauan, masalah lahan sudah hampir clear, hanya saja terbentur sedikit pada pembuatan rencana induk pelabuhan, izin pelabuhan dari Gubernur dan belum disahkanya RTRW Provinsi Riau yang ditakutkan turut mengganjal proses pembangunan. Dan yang tak kalah penting membangun jalan akses yang baik menuju pelabuhan.
Namun sejauh ini Pemda Kepulauan Meranti optimis proses pembangunan Pelabuhan Dorak dapat dilanjutkan, untuk mendukung pendanaan lobi-lobi ditingkat Kementerian terus dilakukan. Untuk meraih dana APBN Pemda dalam hal ini Dinas Perhubungan akan membawa semua hasil kajian pendukung pembangunan Pelabuhan Dorak ke Kementerian terkait untuk menjadi pertimbangan diberikannya alokasi anggaran untuk membangun pelabuhan yang akan menjadi kebanggan Kabupaten termuda di Riau tersebut.
