BANDUNG, datariau.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bandung, Rabu (25/1/2017). Penyerahan LHE AKIP tahun 2016 ini dibagi menjadi tiga regional, dimana regional pertama mewakili wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat.
Regional I yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB, mewakili 172 Pemerintah Kabupaten/Kota. Di regional I, terdapat satu Pemerintah Kota yang mendapatkan predikat A dan tiga Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat BB. Sementara 17 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan predikat B, 81 Kabupaten/Kota berpredikat CC, 69 Kabupaten/Kota berpredikat C, dan satu Kabupaten dengan predikat D.
Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi AP usai menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 dari Menteri PANRB, Asman Abnur, dimana Kabupaten Kampar Menerima predikat Cc mengatakan bahwa Kampar mendapat predikat CC, sama dengan tahun sebelumnya tapi dari pemaparan Menpan dan RB Kampar sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kinerja, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh penyelenggara pemerintahan dalam konteks mengukur kinerja masing-masing aparatur pemerintah.
“Saya melihat bahwa sangat penting sekali untuk kabupaten Kampar melakukan penetapan kinerja kemudian perjanjian kinerja, mulai tahun ini kita akan coba secara berjenjang, kalau kemaren perjanjian kinerja atau kontrak kinerja itu hanya kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Bupati, ternyata ini kita lihat belum semua paham apa yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja itu,” jelasnya kepada datariau.com, sore kemarin.
Ia juga menambahkan, pada prinsipnya semakin terukurnya akuntabilitas kinerja itu semakin memungkin kita untuk melakukan efisiensi anggaran dan semakin memudahkan kita membuat target-target kinerja sehingga apapun program atau kegiatan yang kita buat itu terukur dan terarah, yang jelas ketika terukur dan terarh tidak ada uang APBD kita yang dianggarkan tidak tepat sasaran.
"Sebenarnya ini yang diharapkan oleh seluruh jajaran pemerintah, untuk kondisi Kabupaten Kampar kedepan perlu kita perbaiki bagaimana intrumen-intrumen untuk mengukur akuntabilitas kinerja itu dipahami tidak hanya oleh Kepala Dinas, karena pelaksana program dan kegiatan itu berada pada eselon III dan Eselon IV, pejabat administratur dan pejabat pengawas," paprnya.
Ditegaskannnya, ini perlu konsultasi lebih lanjut, sosialisasai, perlu betul-betul penekanan dan itikat baik dari semua pihak, semangat untuk benar-benar membuat transparansi dan akhirnnya bisa menciptakan pelayanan publik, dan akuntabiltas kinerja yang dilaksanakan tersebut out put-nya bagaiamana pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, transparan dan procedural, pembiayaan jelas.
“Ketika pembiayaan jelas maka pendapatan bagi daerah, dan ini nantinya akan kita bicarakan bersama seluruh kepala SKPD sehingga peringkat kita dapat lebih baik,” ucapnya.
Ditanya target kedepan, Pj Bupati Kampar didampingi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kampar Lukluar dan sekretaris Bappeda Afrizal mengatakan, "In syaa Allah dengan komitmen bersama nantinya Kabupaten Kampar harus mampu naik ke predikat B," pungkasnya.
