DATARIAU.COM - Masyarakat yang terkena covid-19 terus melonjak, para tenaga kesehatan (nakes) dan layanan kesehatan lainnya menjadi garda terdepan merawat pasien covid-19 yang terpapar virus.
Pengorbanan tenaga medis sudah selayaknya dihargai dengan layak mengingat tidak sedikit tenaga medis yang juga tertular virus dan gugur.
Maka Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab wajib memberikan insentif kepada nakes.
Namun, pemberian insentif yang dilakukan belakangan ini mengalami kemacetan. Seperti yang disampaikan oleh Jajat sudrajat selaku ketua Satgas COVID-19 DPP PPNI kepada media online detikcom. Bahwa banyak keluhan yang datang dari nakes yang menangani COVID-19 di daerah-daerah yang mengeluhkan tunggakan insentif. Bahkan ada yang belum dibayar sejak september 2020. Ia mendapatkan laporan dari daerah Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Adapun penyebab tunggakan ini Jajat menyebut.
"Sepertinya ada kesalahan fasyankes atau Dinkes dalam proses pengajuan," katanya.(detikfinance.com, 25/06/2021).
Disisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sedang berupaya menuntaskan tunggakan klaim rumah sakit rujukan COVID-19. Total tunggakan yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp22,08 triliun. (Tirto.id, 26/06/21).
Bagaimana rumah sakit, tenaga kesehatan (nakes) dan layanan isolasi bisa melayani pasien bila pemerintah tidak memfasilitasi kemudahan pencairan anggaran baik untuk insentif nakes dan klaim rumah sakit rujukan covid-19?
Sementara rumah sakit mengalami lonjakan pasien covid namun alat pendukung kesehatan dan fasilitas lainnya tidak mencukupi. Kemudian ke manakah prioritas anggaran pemerintah Sebenarnya?
Buruknya birokrasi saat ini sebagai buah dari sistem demokrasi, yang menghasilkan penguasa yang lebih memprioritaskan kesejahteraan ekonomi kapitalis dari pada rakyat. Belum lagi korupsi yang menjamur menjadi masalah akut. Merongrong uang negara tanpa ampun sehingga negara harus putar otak untuk mendapatkan uang.
Dari persoalan tunggakan baik terhadap insentif nakes dan klaim rumah sakit terlihat pemerintah tidak menjadikan kesehatan rakyat dan tenaga medis sebagai proiritas utama.
Semestinya penyelamatan nyawa, baik pasien, nakes, maupun masyarakat luas, menjadi prioritas sejak awal pandemi terjadi. Pemerintah tidak hanya mengkhawatirkan pelemahan ekonomi, sebagai dampak dari pendemi. Namun lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat dengan menghakhiri pandemi.
Mencari solusi tepat untuk mengatasi pandemi. Pada titik ini pula semestinya alokasi anggaran dilakukan.
Selain demi penyelamatan nyawa, agar sistem kesehatan negara tidak kolaps. Jangan melulu ribut soal ekonomi, sebab ekonomi bisa ditumbuhkan seiring berjalannya waktu selama penanganan pandemi memang sigap dan siaga.
Untuk menyelesaikan pandemi ini dibutuhkan solusi yang penanganannya memang harus sesuai fitrah. Semua harus dikembalikan kepada bagaimana aturan mengenai kehidupan manusia itu bermula. Solusi yang sesuia fitrah ini dijelaskan dalam Islam. Yakni Islam memandang nyawa seorang manusia sangatlah berharga. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangnya nyawa seorang muslim lebih besar perkaranya daripada hilangnya dunia.
Jelas, aturan yang sesuai fitrah, satu-satunya berasal dari Sang Khaliq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
?Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.? (HR. Muslim).
Di sinilah sebenarnya terletak hikmah kebijakan lockdown (syar?i) ketika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa. Penguasa yang benar-benar mengurus urusan rakyatnya. Penguasa yang juga benar-benar paham kebijakan paling tepat perihal penanganan pandemi, sehingga alokasi anggaran berjalan dengan baik tidak mandet terhalang birokrasi yang berbelit.
(*)
