DATARIAU.COM - Sejak pandemi covid-19 mengguncang dunia, sudah begitu banyak dampak yang kita rasakan. Mulai dari pelayanan kesehatan yang tak memadai, perekonomian yang berada pada ujung tombak resesi, sampai pada krisis pangan yang mulai mengintai negeri. Seperti yang dilansir dari CNN, Rabu (22/4/2020) Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley memprediksi bahwa skenario terburuk dari bencana kelaparan ini akan melanda sedikitnya tiga lusin negara. &Saat kita menangani pandemi Covid-19, kita juga berada diambang pandemi kelaparan. Ada juga bahaya nyata bahwa lebih banyak orang berpotensi meninggal akibat dampak ekonomi Covid-19 daripada dari virus itu sendiri," kata David Beasley kepada Dewan Keamanan PBB.
Pemerintah pun yang dimula tampak masih santai, kini mulai serius membenahi ketersediaan stok bahan pangan negeri. Terbukti dari langkah Presiden Jokowi yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai komandan atau pemimpin dalam proyek Lumbung Pangan Nasional di Kalimantan Tengah. Proyek Lumbung Pangan Nasional atau food estate di Kalimantan Tengah merupakan proyek pemerintah jangka panjang. Konsentrasi awal proyek ini akan menempati lahan seluas 165.000 hektar dengan mengintegrasikan pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam satu kawasan (16/07/kompas.tv)
Namun, apakah solusi ini sudah cukup mengantisipasi krisis pangan yang mengintai kita? Tak bisa dipungkiri, kenyataanya sebelum pandemi ini datang pun, negeri kita kerap kali mengalami kelangkaan sejumlah komiditas yang menyebabkan kenaikan harga. Ditambah lagi ketergantungan terhadap impor semakin membuat ketahanan pangan kita kian lemah. Padahal kekayaan sumber daya alam (SDA) yang kita miliki tak perlu dipertanyakan lagi. Sebut saja kekayaan lautnya, saking kayanya hingga dijuluki negeri maritim. Lantas, bagaimana ceritanya masih saja bergantung dengan impor garam? Begitu juga dengan beras, apakah sebutan negeri agraris tak berlaku lagi? Karena beras pun turut diimpor dari negeri lain. Sangat disayangkan, melihat potensi yang begitu besar kita miliki tapi jadi tak ada arti.
Tak heran, melihat sikap penguasa selama ini yang lebih mengedepankan kepentingan para pemilik modal. Dibandingkan kepentingan rakyat kecil. Ini sangat kontras dengan janji-janji sebelum dan diawal masa kepemimpinan yang terkesan pro rakyat. Namun ternyata setelah berjalan kekuasaannya, condong terhadap kepentingan korporat. Beginilah imbas dari sistem kapitalisme yang telah mengakar kuat. Sistem yang hanya mengedepankan kepentingan pengusaha dan penguasa politik. Tentu berbagai kebijakan yang lahir pun jauh dari kepentingan rakyat.
Berbeda jika kita melihat bagaimana sistem islam dalam mengurusi kepentingan rakyatnya. Tak mungkin rasanya kita menolak penerapannya dalam kehidupan. Karena, islam bukan hanya mengatur perkara ibadah saja. Namun juga mengatur seluruh problematika umat. Misalnya terkait ketersediaan stok bahan pangan, baik di masa pandemi maupun tidak. Pertama, islam mempunyai prinsip yang jelas dalam menjalankan sebuah negara. Yaitu, negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi urusan rakyatnya. Karena ia sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ?Imam (Khalifah) raa?in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya? (HR Muslim dan Ahmad). Dalam hadis lainnya Rasulullah menegaskan, ?Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya?.?(HR Muslim).
Kedua, imbas dari fungsi negara adalah sebagai pengurus rakyat, tentu langkah-langkah yang diambil murni untuk rakyat bukan karena faktor kepentingan lainnya. Seperti halnya Khalifah Umar bin Khaththab ketika menghadapi krisis pangan di pemerintahannya. Beliau membangun pos-pos penyedia pangan di berbagai tempat, bahkan mengantarkan sendiri makanan ke setiap rumah. Begitulah karakter pemimpin dalam islam yang makmimal dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Sehingga solusi yang diberikan tuntas menyelesaikan masalah, bukannya solusi yang hanya tambal sulam.
Wallahu a?lam bish shawab.
