DATARIAU.COM - Lonjakan kasus positif covid-19 makin menggila. Bagaimana tidak? Setiap hari lonjakan kasus terus bertambah seakan tak terkendali, terlebih ketika kebijakan new normal diterapkan. Menurut data Kementrian Kesehatan RI, per 6 Juni saja, lonjakan terjadi dengan angka 1.209 dalam sehari. Sehingga total kasus positif covid-19 per 6 Juli 2020 adalah 64.958 kasus.
Para ahli berpandangan bahwa tingginya angka kasus baru covid-19 diberbagai daerah di Indonesia adalah karena adanya pelonggaran PSBB di tengah kondisi ketidaksiapan masyarakat. Bukankah dalam kondisi angka kasus terus melonjak, semestinya program new normal dicabut. Namun faktanya, kebijakan new normal terus dijalankan meski angka kasus makin menggila.
Pembukaan sembilan sektor ekonomi dan adaptasi kebiasaan baru atau AKB di tengah masyarakat juga diduga kuat menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus. Bagaimana tidak? Pemerintah kembali membuka sembilan sektor ekonomi yang meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.
Inilah resiko pembukaan sektor-sektor tersebut, hingga mengalami terus kenaikan kasus secara konsisten di atas 1.000 per hari, terlebih ketika kebijakan new normal diterapkan disejumlah daerah.
Lonjakan Kasus Corona, Karena Tes atau New Normal?
Pemerintah harusnya dapat mengevaluasi kembali pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau keputusan untuk membuka kembali sentra ekonomi dan aktivitas masyarakat secara luas. Karena dapat menimbulkan persepsi yang salah pada masyarakat yang malah menganggap langkah itu menunjukkan kondisi sudah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi covid-19. Hingga akhirnya masyarakat pun merasa bebas sebagaimana sebelum adanya pandemi.
Sementara pihak pemerintah beralasan bahwa, lonjakan terjadi karena faktor tes masif dan pelacakan agresif yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal, tes masif juga sudah dilakukan sebelum diberlakukannya kebijakan new normal.
Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan tes dan pelacakan agar memastikan individu terinfeksi atau tidak dan juga memastikan untuk tidak menularkan ke masyarakat yang sehat. Termasuk merupakan kewajiban negara dalam mencari jalan keluar jitu bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak pembatasan selama masa karantina.
Semestinya kelesuan ekonomi yang dialami pelaku ekonomi raksasa/kapitalis tidak menjadi pendorong kuat pemerintah memberlakukan new normal dengan risiko mengorbankan keselamatan jiwa dan masyarakat luas. Meski dengan dalih kebijakan ini diambil dalam rangka menekan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi covid-19.
Rekor pertambahan kasus harian hingga menyentuh angka seribu seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa perlu perombakan kebijakan agar memprioritaskan penanganan kesehatan, apapun risikonya. Bukan lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi, mendongkrak ekonomi ataupun menormalkan kondisi sosial. Sebab nyawa lebih berharga dari apapun yang ada.
Perombakan kebijakan perlu dilakukan, sebab jika tidak, maka upaya apapun yang ditempuh baik untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi maupun menormalkan kondisi sosial hanya akan memperparah kondisi krisis. Absennya negara dalam mengambil kebijakan antisipasi dalam kondisi seperti inilah tampak seperti apa sesungguhnya potret buram kebijakan pemimpin negeri ini.(*)
Wallahu'alam-bishoab.
