NATUNA, Datariau.com-Tiap tahunnya ketika menjelang Lebaran, istilah mudik ini, menjadi hal yang sangat sering kita dengar.
Sebab lebaran merupakan momentum tiap tahunnya untuk bisa berkumpul berhari raya bersama sanak keluarga.
Berbeda halnya dengan Mudik lebaran Tahun 2019 ini, walaupun saat ini baru memasuki Ramadhan yang ke 3, tetapi beberapa kalangan Masyarakat Natuna sudah merasa kebingungan, apakah mungkin, bisa mudik lebaran, berkumpul dengan sanak keluarga dengan kendala Transportasi Laut yang minim, akibatKapal Pelni yang saat ini tak kunjung keluar akibat Docking.
Walaupun sebagian masyarakat, sudah mengetahui bahwasanya Keberdaan Kapal Pelni, KM Bukit Raya akan kembali melayani pelayaran di Laut Natuna di tgl 15 Mei 2019 ini, tetapi beberapa masyarakat Natuna, masih juga merasa ketakutan akan tidak bisanya berhari raya bersama sanak keluarganya.
Sarwono yang saat di wawancarai oleh awak media ini Rabu (8/5/2019) menyebutkan bahwasanya kegelisahanya untuk mudik tahun ini sungguh sangat lah memperhatinkan, sebab kalau di lihat dengan beredarnya kabar bahwa KM.Bukit Raya akan mulai melayari Trasportasi Laut di Natuna tgl 15 Mei 2019 nanti, tentu hal ini tidak membuat saya merasa di untungkan, sebab kebiasaan tiap tahunnya menjelang H- 10 dan H- 8 pasca lebaran biasanya KM Bukit Raya akan kembali melayari rute ke wilayah lainnya dan itu Hampir tiap tahunnya seperti itu ungkap Sarwano
lanjutnya lagi sarwono berharap kiranya Pemerintah Daerah dengan kebiasan KM.Bukit Raya yang selalu menghilang di H- 10 dan H- 8 pasca lebaran untuk bisa menyurati Kapal KM.Bukit Raya tersebut,untuk tidak berpindah lagi melayari di tempat laiinya seperti kebiasaanya di tahun- tahun sebelumnya Ujar Sarwono
" Kami ini masyarakat Menengah Kebawah pak, kami jualan disini, kami juga ingin pulang ke jawa pasca lebaran nanti, kalau lah naik pesawat tentu kami tak sanggup , sebab bianya yang sangat tinggi ". Untuk itu kami berharap kebiasaan setiap tahunnya KM.Bukit Raya yang selalu menghilang mendekati jelang lebaran nanti bisa di atasi oleh Pemerintah Harap Sarwono (Ari)
