SMM PANEL INDO

Sudah Satu Bulan Berlalu Tahun 2023, Jalanan Kota Pekanbaru yang Rusak Belum Juga Diperbaiki

datariau.com
1.256 view
Sudah Satu Bulan Berlalu Tahun 2023, Jalanan Kota Pekanbaru yang Rusak Belum Juga Diperbaiki

PEKANBARU, datariau.com - Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Rois mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan (PUPR) untuk dapat memperbaiki sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan. Sebab, di awal tahun anggaran 2023 ini masyarakat menunggu action dari pemerintah untuk bisa segera melakukan perbaikan jalan-jalan rusak.

"Kita ingin tahu juga sejauh mana ruas jalan yang sudah diperbaiki di tahun ini, ternyata banyak yang belum diperbaiki. Pemko harus bekerja sesuai dengan masterplan dalam memperbaiki jalan rusak ini. Mana yang prioritas dan mana yang semi prioritas. Dipilah-pilah pengerjaannya, ada yang rusak berat, menengah dan ringan," kata Rois, Selasa (31/1/2023).

Rois mengungkapkan, ada sebanyak 200 titik ruas jalan rusak yang harus digesa perbaikannya oleh Pemko Pekanbaru di tahun 2023. Hal ini ia katakan setelah Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru memanggil Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

"Beberapa waktu lalu, kita mencoba menanyakan masalah jalan rusak ini dengan memanggil Dinas PUPR. Ternyata, kerusakan jalan di Pekanbaru itu mencapai 40 persen. Ada sekitar 200 sampai 300 ruas jalan yang memang sangat mendesak untuk diperbaiki," jelasnya.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak harus menjadi prioritas yang harus segera dikerjakan oleh Pemko Pekanbaru.

"Awal tahun 2023 ini adalah momen yang tepat untuk memperbaiki jalan rusak. Apalagi ini mau memasuki musim kemarau harus segera action," ucapnya.

Politisi PKS ini menyarankan Pemko untuk duduk bareng bersama Pemprov Riau dan juga pemerintah pusat guna meminta bantuan anggaran untuk perbaikan di Kota Pekanbaru. Hal ini mengingat adanya keterbatasan anggaran yang menjadi kendala bagi Pemko Pekanbaru untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak.

"Harus ada sinergitas antara pemko, pemprov, dan pusat. Boleh jadi kerusakan sebagian besar itu adalah kewenangan provinsi atau bisa jadi kewenangan pemerintah pusat. Tinggal disandingkan saja bagaimana anggaran perbaikan jalan rusak. Jadi tidak bisa langsung bimsalabim, setidaknya ada progress dan tahapan yang jelas," tutupi Rois. (end)

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar