Ketua Pansus LKK Minta Pemko Pekanbaru Batalkan SE Kontroversial Soal Penundaan Pemilihan Ketua RT RW

datariau.com
1.212 view
Ketua Pansus LKK Minta Pemko Pekanbaru Batalkan SE Kontroversial Soal Penundaan Pemilihan Ketua RT RW
Ketua Pansus LKK DPRD Pekanbaru, Syafri Syarif SE, meminta SE Nomor 10/SETDA-TAPEM/647/2024 yang diteken oleh Plh Sekda Zarman Candra pada 20 Desember 2024, agar segera dibatalkan.

PEKANBARU, datariau.com - Ketua Pansus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) DPRD Pekanbaru, Syafri Syarif SE, meminta Surat Edaran (SE) Nomor 10/SETDA-TAPEM/647/2024 yang diteken oleh Plh Sekda Zarman Candra pada 20 Desember 2024, agar segera dibatalkan.

“Ini keputusan yang tidak hanya membingungkan, tapi juga merugikan rakyat kecil. Warga tidak tahu harus mengadu ke siapa. Pelayanan administratif terganggu, bantuan sosial tertahan, bahkan sekadar mengurus surat pengantar pun terhambat,” tegas Syafri Syarif, Senin (4/8/225).

Diterangkan bahwa SE tersebut memerintahkan penundaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang masa jabatannya telah habis, serta membatalkan panitia pemilihan yang sudah terbentuk di berbagai kelurahan.

Di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin mendesak, kebijakan ini dinilai mencederai rasa keadilan warga. Struktur RT/RW yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat, kini mandek. Warga pun kehilangan pegangan.

Politisi Fraksi Golkar ini mengecam keras kebijakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW. Ia mendesak Pemko Pekanbaru segera mencabut SE yang dianggap mengangkangi aturan hukum yang sah.

Menurut Syafri, pihaknya telah berulang kali menyarankan agar pemilihan RT/RW tetap berjalan menggunakan Perda yang lama, sembari menunggu pembahasan Ranperda LKK rampung. Namun saran tersebut, kata dia, diabaikan.

“Ini soal pelayanan dasar masyarakat, bukan sekadar urusan birokrasi. Kami tidak akan tinggal diam jika pemerintah terus membiarkan rakyat tanpa wakil di tingkat paling bawah. Kalau tidak dicabut, DPRD akan ambil langkah tegas,” tegasnya.

Dalam kegiatan reses, sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa menunda pengajuan bantuan pendidikan dan pelayanan kesehatan karena tak memiliki pengantar resmi dari RT.

“Kami di lapangan melihat langsung dampaknya. Masyarakat jadi korban dari kebijakan yang tidak berpijak pada hukum. Harusnya Pemko hadir untuk menyelesaikan, bukan malah menambah rumit,” keluh Syafri.

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar