DPRD Setuju Terminal BRPS Pekanbaru Diambil Alih Pemerintah Pusat

datariau.com
1.918 view
DPRD Setuju Terminal BRPS Pekanbaru Diambil Alih Pemerintah Pusat
doc.
Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri.

PEKANBARU, datariau.com - Sejak Januari 2017 lalu, pengelolaan terminal Bandar Raya Payung Sekaki sudah diambil alih oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Kementerian Perhubungan, dan Pemko Pekanbaru tidak memiliki wewenang lagi untuk mengelola potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari restribusi terminal tersebut.

Menanggapi hal ini, kalangan legislatif Pekanbaru mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri yang menyetujui jika pengelolaan terminal BRPS dikelola oleh pemerintah pusat.

"Sebelumnya kita lakukan perhitungan kajian aset dahulu karena aset kita diambil oleh pemerintah pusat. Kepada instansi terkait dalam hal ini Dishub Kota Pekanbaru melakukan kajian dan penilaian terhadap aset sehingga dibuat berita acara serah terima kepada pemerintah pusat," ungkap Azwendi, Senin (27/2/2017).

Azwendi perpesan, selama ini terminal BRPS masih kurang maksimal untuk pengelolaannya. Maka politisi Partai Demokrat ini sangat mempersilahkan pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan terminal ini agar kedepan bisa lebih maksimal dan optimal dalam pelaksanaannya.

"Dengan dikelolanya terminal ini oleh pemerintah pusat, terminal ini dapat lebih optimal lagi. Dimana diketahui masih banyaknya terminal bayangan sehingga terminal ini menjadi tidak maksimal. Ini tugas dari pemerintah pusat untuk bisa merapikan hal ini agar kedepan terminal lebih efektif dan efisien. Dan masyarakat merasa puas dan terlayani terhadap terminal yang ada," katanya.

Disinggung mengenai potensi Pendapatan Anggaran Daerah di tahun 2017 ini, Azwendi melihat masih sama dengan tahun sebelumnya. Tetapi ada sedikit kenaikan dari PAD tahun sebelumnya.

"Kami juga bersama seluruh SKPD melakukan evaluasi terhadap pendapatan yang mereka terima di tahun sebelumnya, sehingga di tahun 2017 potensi PAD bisa tercapai. Ada beberapa SKPD yang tidak tercapai kemarin, hal ini akan menjadi pembelajaran dan evaluasi kita bersama sehingga di 2017 ini pada triwulan ketiga sudah nampak capaiannya. Di bulan pertama sudah berjalan, di bulan ketiga sudah nampak gambaran PAD-nya seperti apa. Sehingga nanti target dari Pemko benar-benar tercapai," harapnya.

Ditambahkan Azwendi, pada tahun 2016 capaian target PAD di beberapa sektor sangat minim, tapi di beberapa SKPD lain rata-rata sampai 85 persen. "Saya berharap dan optimis capaian PAD bisa maksimal di 2017 ini dengan catatan kita harus sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," pungkasnya.

Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar