DATARIAU.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus
menjadi sorotan publik karena kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial yang
menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat.
Yang terbaru,
Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Dedi berencana menghapus pekerjaan rumah
(PR) bagi anak-anak sekolah di seluruh Jawa Barat. "Pemerintah Provinsi
Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi anak-anak
sekolah," ujar Dedi dalam pernyataan di media sosial, Rabu 4 Juni 2025.
Menurut Dedi,
semua proses pembelajaran harus dikerjakan di sekolah agar tidak menjadi beban
saat anak berada di rumah. "Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di
sekolah, tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah tidak dibawa menjadi beban
di rumah," terangnya. Ia berharap anak-anak bisa lebih fokus membantu
orang tua, berolahraga, atau mengikuti les musik dan bahasa Inggris.
Sebelumnya,
kebijakan paling kontroversial adalah program pembinaan siswa bermasalah di
barak militer yang dimulai 2 Mei 2025. Program ini melibatkan kerja sama dengan
TNI dan Polri untuk mendidik karakter siswa yang sulit dibina atau terindikasi
terlibat pergaulan bebas selama enam bulan. "TNI yang akan menjemput
langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.
Program barak
militer ini tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga orang dewasa yang dianggap
bermasalah. Dedi mengungkap kriteria orang dewasa yang akan dibina adalah
mereka yang sering mabuk-mabukan, membuat onar, menelantarkan keluarga, hingga
aktif dalam geng jalanan. "Orang dewasa yang mabuk tiap hari, meninggalkan
istrinya, orang yang tidak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab
terhadap anaknya," ungkap Dedi.
Dedi juga sempat
memicu kontroversi dengan usulan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan
sosial. "Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan
menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina," ucapnya.
Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menolak keras usulan ini karena vasektomi
dianggap haram dalam pandangan Islam.
Meski kemudian
Dedi membantah membuat kebijakan vasektomi wajib, ia tetap menekankan program
Keluarga Berencana sebagai anjuran bagi penerima bantuan sosial yang memiliki
banyak anak. "Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada," tegasnya di
Kantor Kementerian HAM Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.
Kebijakan
pendidikan lainnya yang menuai kritik adalah jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB
dari Senin hingga Jumat, yang awalnya direncanakan pukul 06.00 WIB. Dedi juga
menerbitkan surat edaran jam malam untuk pelajar yang melarang mereka keluar
rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali dalam kondisi tertentu
seperti kegiatan sekolah atau keadaan darurat.
Pemerintah
Provinsi Jawa Barat juga melarang pelaksanaan wisuda, perpisahan sekolah, dan
study tour yang melibatkan pungutan biaya dari siswa melalui SE Disdik Jabar.
Dedi bahkan mencopot kepala sekolah SMK di Depok karena melanggar kebijakan
ini. "Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan? Kenangan indah itu saat
proses belajar tiga tahun," ujarnya.
Dedi mengaku
tidak gentar dengan berbagai kritik dan ancaman, termasuk ultimatum dari ormas
Grib Jaya terkait pembentukan Satgas Anti-Premanisme. "Saya tidak akan
pernah mendengarkan ancaman dari siapapun," tegasnya. Ia meyakini semua
kebijakan bertujuan mewujudkan generasi Jawa Barat yang berkarakter cageur,
bageur, bener, pinter, dan singer.***
Sumber: liputan6.com
