Netralitas ASN di Pemilu 2019, Ini Kata Ketua Komisi IV DPRD Siak Marudut Pakpahan SH

Hermansyah
1.064 view
Netralitas ASN di Pemilu 2019, Ini Kata Ketua Komisi IV DPRD Siak Marudut Pakpahan SH
Ketua Komisi IV DPRD Siak dari fraksi PDI Perjuangan Marudut Pakpahan SH.

SIAK, datariau.com - Pemilihan Umum, baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legislatif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi Pemerintah. 

Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah "Netralitas". Artinya, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Hal ini kemudian dikuatkan lagi dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". 

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), prinsip netralitas ASN ini selalu menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan. Wajar saja, kekhawatiran akan keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon, menjadi alasan utamanya.

Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak pilih, termasuk ASN. Dengan demikian, independensi ASN tetap terjaga tanpa menghilangkan hak pilihnya. Seperti yang baru saja disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Siak Marudut Pakpahan SH kepada datariau.com, Jum'at (9/11/2018).

Anggota DPRD Kabupaten Siak dari fraksi PDI Perjuangan itu menghimbau, terkait dengan semakin dekatnya Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 nanti. Hendaknya tetap menjaga netralitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Jangan sampai nanti di Pileg ini adanya intervensi dari beberapa oknum yang mempengaruhi dengan kebijak-kebijakan. Dan menghimbau kepada ASN dan Hukpol jangan pernah takut untuk melaporkan," terang anggota DPRD Kabupaten Siak dari fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Kemudian dalam menentukan sikap, baik di Pilpres maupun DPRD Tingkat 2 itu hendaknya tetap pada jalur kedewasaan dalam berpolitik. "Dalam berpolitik itu alangkah baiknya tetap menjalankan program-program, tetap dengan program-programnya, jangan adanya politik itu dengan cara "Struktur Power" atau dengan kekuatan-kekuatan yang masif untuk mempengaruhi daripada pola pikir pemilih, khususnya ASN dan UL," imbuhnya.

Terlepas dari hal itu hendaknya seperti anggota DPRD atau sebagai Calon Legislatif (Caleg) itu hendaknya membaca Undang-Undang ASN tersebut. "Kita sebagai anggota DPRD juga sebagai fungsi pengawasan wajib melindungi oknum-oknum yang melaporkan itu, baik ASN maupun Honorium yang terintimidasi. Dan jangan pernah takut untuk melaporkan hal itu," ungkap Marudut Pakpahan SH.

Penulis
: Hermansyah
Editor
: Hermansyah
Sumber
: Datariau.com
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar