PEKANBARU, datariau.com - DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022, Selasa (14/3/2023).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST dan dihadiri anggota dewan lainnya. Dari Pemko Pekanbaru, dihadiri oleh Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut beserta Kepala OPD, Staf Ahli dan Forkopimda.
Sebanyak 7 Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru, secara bergantian menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Kota Pekanbaru TA 2022.
Juru Bicara Fraksi Hanura-NasDem Eri Sumarni memberikan catatan terhadap APBD Kota Pekanbaru tahun 2022. Yang mana, belanja daerah telah ditetapkan sebesar Rp 2,5 Triliun, namun hanya realisasi sebesar Rp 2,2 Triliun atau 94,5 persen.
"Kami beranggapan bahwa Pemko Pekanbaru belum secara maksimal melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2022," kata Eri.
"Kami ingin mengetahui apa yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah," sambungnya.
Eri turut memberikan apresiasi kepada Pemko Pekanbaru yang telah berhasil meraih berbagai prestasi dan penghargaan di tahun 2022.
"Tentu kami mengapresiasi atas capaian kerja dari Pemko Pekanbaru pada tahun 2022 yang dibuktikan dengan program kerja yang tercapai. Bahkan, melampaui target," tuturnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Victor Parulian meminta Pemko Pekanbaru melalui dinas terkait untuk segera menyelesaikan pengerjaan proyek IPAL.
"IPAL harus segera diselesaikan karena masyarakat terkena dampak akibat pengerjaan seperti polusi udara dan jalan-jalan rusak sehingga sangat mengganggu," tegas Victor.
Selain itu, Victor juga menyoroti persoalan banjir yang belum ditangani secara signifikan di tahun 2022. Begitupun dengan sampah yang saat ini masih menjadi keluhan bagi masyarakat.
"Masalah banjir belum ada tindak lanjut dan titik-titik genangan itu semakin banyak. Selain itu, pengelolaan pengangkutan sampah di tahun depan kami minta untuk dikembalikan swakelola. Artinya peran masyarakat, RT RW dan kecamatan dan akan dikoordinir oleh DLHK," terangnya.
Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi PAN, Doni Saputra SH MH menyoroti kinerja dari PDAM Tirta Siak. Sebab, saat ini pelayanan dari perusahaan air tersebut dinilai masih buruk.
"Pelayanan air bersih ini harus lebih diperhatikan lagi oleh Pemko Pekanbaru, masyarakat masih banyak yang komplain. Apalagi, berdasarkan informasi yang saya dapat perusahaan ini mengalami kerugian sebesar Rp 17 Miliar," tuturnya.
Pemko Pekanbaru juga diminta untuk bisa segera memperbaiki jalan-jalan rusak dan berlubang. Begitupun, saluran-saluran drainase di pemukiman masyarakat.
"Kami meminta seluruh OPD untuk dapat menyusun anggarannya secara terstruktur agar penggunaannya bisa lebih efektif dan tepat sasaran," imbuh Doni.
