BK DPRD Pekanbaru Ingatkan Ketua Sabarudi Soal Usulan Nama Pj Walikota yang Tak Kunjung Dibahas

datariau.com
2.024 view
BK DPRD Pekanbaru Ingatkan Ketua Sabarudi Soal Usulan Nama Pj Walikota yang Tak Kunjung Dibahas

PEKANBARU, datariau.com - Ketua BK DPRD Kota Pekanbaru Pangkat Purba mengingatkan Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sabarudi agar selalu berpedoman kepada tata tertib yang telah disepakati bersama. Sebab, dia menilai Ketua DPRD Sabarudi enggan membahas usulan nama Pj Bupati.

Bahkan, pengusulan nama Pj Walikota Pekanbaru oleh DPRD Kota Pekanbaru sampai saat ini masih menjadi polemik. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat permintaan tiga usulan nama calon Pj Wako Pekanbaru kepada Ketua DPRD Pekanbaru, namun kenyataannya, hingga saat ini DPRD masih belum melakukan pembahasan serta pengusulan.

Ketua DPRD Pekanbaru Sabarudi dinilai enggan memberikan usulan. Namun sikap Sabarudi seolah "bermain sendiri" dan membuat Fraksi di DPRD Pekanbaru bertanya-tanya.

"Pedoman DPRD inikan hanya 3. Tatib, tata beracara, dan kode etik. Jadi saya ingatkan, jangan sampai mosi tidak percaya bergulir dua kali," pesan Pangkat Purba, Selasa (4/4/2023).

Dikatakan Pangkat Purba, permintaan usulan nama Pj Wako Pekanbaru kepada DPRD sebagai bentuk keseriusan Kemendagri dalam mencari pejabat sementara terbaik.

Tentunya melalui mekanisme yang telah ditentukan berdasarkan usulan. Bukan tiba-tiba saja ada dan diputuskan. Sehingga mekanisme itulah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Pekanbaru.

"Jadi bukan tiba-tiba ada namanya. Bukan seperti itu. Inilah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat dalam menentukan siapa yang bakal menahkodai Pemko Pekanbaru hingga batas waktu yang ditentukan. Jangan anggap sepele, karena menyangkut nasib masyarakat Pekanbaru. Perbaikan jalan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, berkaitan dengan usulan kita saat ini," paparnya.

Dengan batas waktu yang masih tersisa, dia ingin agar Pimpiman DPRD Kota Pekanbaru, khususnya Ketua DPRD, untuk bersikap selayaknya pimpinan lembaga yang kolektif dan kolegial. Bukan seolah-olah menganggap lembaga legislatif sebagai lembaga milik sendiri.

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar

Berita Terkini Indeks