PGMI Rohil Hearing Dengan DPRD Komisi D dan Minta ke Bupati Rohil Kembali Perhatikan Kesejahteraan Guru Madrasah

Datariau.com
312 view
PGMI Rohil Hearing Dengan DPRD Komisi D dan Minta ke Bupati Rohil Kembali Perhatikan Kesejahteraan Guru Madrasah
Ketua DPD PGMI Rohil Purwoto beserta pengurus diabadikan bersama anggota DPRD Rohil komisi D usai hearing.

BAGANBATU, datariau.com -  Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan audensi atau Hearing dengan anggota DPRD Rohil komisi D bidang Pendidikan, Senin (27/1/2020) lalu.

Acara yang bertempat di ruang paripurna DPRD Rohil Bagan Siapi- api itu, pengurus DPD PGMI Rohil disambut hangat oleh Ketua Komisi D Elva Rinda dan anggota dewan komisi D lainnya. 

Ketua DPD PGMI Rohil Purwoto kepada awak media menyampaikan bahwa haering dengan anggota DPRD Rohil komisi D tersebut merupakan langkah atau terobosan  pengurus PGMI guna menyampaikan aspirasi guru- guru Madrasah se Rokan Hilir terkait kesejahteraan guru honorer.

"Pada Intinya hearing ini adalah untuk menyampaikan keluh kesah para guru honor terkait kesejahteraan guru," kata Purwoto ke Datariau.com.

Dalam kesempatan itu, Purwoto berharap kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Rokan Hilir agar dapat kembali memperhatikan para guru honorer selaras dengan stabilnya anggaran APBD Rokan Hilir.

"Harapan kami Bupati bisa kembali memperhatikan kesejahteraan guru honor madrasah dengan mengalokasikan anggaran APBD ," harapnya.

Purwoto menyebut, pihaknya sangat memahami bahwa Bupati saat itu tidak  memberhentikan terkait anggaran untuk kesejahteraan guru honor  madrasah, hanya saja untuk memverifikasi, akan tetapi kepala dinas masa itu malah mengambil kebijakan dengan menyerahkannya guru madrasah ke Kemenag.

"Akibat kebijakan itu, gaji guru honor minim dan bahkan ada sekolah madrasah tutup karena tak sanggup bayar gurunya," ungkap Purwoto lagi.

Menurut Purwoto, sesuai Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sekolah negeri dan swasta itu tidak boleh ada diskriminasi. Sebab sekolah Negri dan Swasta memiliki peran dan tanggungjawab yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa.

"Kemudian juga diperkuat dengan adanya undang- undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005," terang Purwoto.

Disampaikannya Purwoto kembali, bahwa hasil hearing ini nantinya akan disampaikannya saat hearing dengan kepala dinas pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

"Kami sangat berterimakasih dengan anggota DPRD Rohil komisi D yang sudah menyambut dan melayani dengan baik atas kunjungan pengurus PGMI Rohil ini. Mudah- mudahan mereka bisa memperjuangkan aspirasi para guru madrasah," pungkas Purwoto.(sel)

Penulis
: Sella
Editor
: Samsul
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com