DATARIAU.COM - Taliban akhirnya merebut Kabul, ibu kota Afghanistan tanpa perlawanan berarti. Sang Presiden Ashraf Ghani pun sudah melarikan diri dengan alasan menghindari konflik berdarah. Sejumlah negara akhirnya bereaksi atas aksi kelompok Taliban yang merebut pemerintahan sah Afghanistan.
Seperti dilaporkan moscowtimes, Senin (16/8/2021), sejak awal, kementerian luar negeri Rusia tampaknya sudah menjalin kontak dengan kelompok milisi Taliban. Beberapa jam setelah Kabul jatuh, kontak-kontak ini tampaknya telah digunakan dengan baik. Sejumlah unit Taliban bergerak cepat untuk mengamankan Kedutaan Besar Rusia ketika pasukan keamanan pemerintah Afghanistan menghilang.
"Taliban mulai menguasai kota - dalam arti kata yang positif. Mereka menegakkan hukum dan ketertiban," kata duta besar Rusia Dmitry Zhirnov kepada televisi pemerintah Minggu malam.
Pada Senin, utusan khusus Putin untuk Afghanistan Zamir Kabulov bahkan mengatakan Rusia lebih suka berkomunikasi dengan Taliban daripada ?mantan pemerintah boneka Afghanistan.?
Meskipun Taliban secara resmi dilarang sebagai organisasi teroris di bawah hukum Rusia, ibu kota Rusia telah menjadi tempat reguler untuk pembicaraan damai antara kedua belah pihak dalam perang saudara Afghanistan. Para delegasi mengunjungi Moskwa untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada bulan Juli.
Seperti dilaporkan AFP, Tiongkok juga mengambil sikap lunak pada Taliban Seperti dilaporkan AFP, Tiongkok menyatakan siap untuk memperdalam hubungan "persahabatan dan kooperatif" dengan Afghanistan.
Beijing telah berusaha untuk mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taliban selama penarikan AS dari Afghanistan. Tiongkok berbagi perbatasan 76 km yang terjal dengan Afghanistan.
Beijing telah lama khawatir Afghanistan bisa menjadi titik pementasan bagi separatis minoritas Uighur di wilayah perbatasan sensitif Xinjiang.
Tetapi delegasi tingkat atas Taliban bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Tianjin bulan lalu, menjanjikan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai basis bagi milisi.
Atas dasar itu, Tiongkok menawarkan dukungan ekonomi dan investasi untuk rekonstruksi Afghanistan. Namun Tiongkok juga meminta kepastian keamanan warga Afghanistan dan warga negara asing.
Hal serupa juga dinyatakan Pakistan. Seperti dilaporkan geo.tv, Senin (16/8), Komite Keamanan Nasional (NSC) Pakistan menyerukan kepada semua pihak di Afghanistan untuk menghormati hukum, melindungi hak asasi manusia semua warga Afghanistan.
Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi telah menjelaskan bahwa Pakistan "tidak memiliki favorit" di Afghanistan dan ingin menjalin hubungan baik dengan tetangganya.
Berbicara dalam konferensi pers di Islamabad, Qureshi mengatakan bahwa "ketika saatnya tiba, Pakistan akan mengakui pemerintah Taliban sejalan dengan konsensus internasional, realitas lapangan, serta kepentingan nasional Pakistan".
Lain lagi, sikap Amerika Serikat (AS) atas situasi di Afghanistan. Dalam pidato kenegaraan tentang krisis di Afghanistan, Presiden Joe Biden bersikeras bahwa dia tetap mendukung keputusannya untuk menarik pasukan Amerika.
"Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang telah kita buat di masa lalu, kesalahan bertahan dan berjuang tanpa batas dalam konflik yang bukan merupakan kepentingan nasional Amerika Serikat, menggandakan perang saudara di negara asing, upaya untuk membentuk kembali sebuah negara melalui pengerahan militer pasukan AS yang tak ada habisnya," kata Biden.
Biden juga menyalahkan pendahulunya atas situasi saat ini di Afghanistan. Dia mengklaim kesepakatan yang dibuat mantan presiden Donald Trump dengan Taliban saat dia menjabat membuatnya hanya memiliki dua pilihan: Mengakhiri misi militer AS atau menyalakan kembali konflik.
"Kami memberi mereka setiap kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. (Apa) yang tidak bisa kami berikan adalah kemauan untuk memperjuangkan masa depan itu," katanya.
Di tempat terpisah, seperti dikutip Reuters, Menhan Inggris Ben Wallace menyatakan pasukan Inggris dan NATO tidak akan kembali untuk memerangi gerilyawan Taliban. Inggris juga meningggalkan kedutaan di Kabul dan hanya menganggapnya sebagai bangunan biasa.
